HEADLINE9.COM, BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel bersinergi mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di daerah.
Ketua Kadin Kalimantan Selatan Edy Suryadi mengatakan pihaknya bersama Polda akan memastikan PSN berjalan sesuai harapan demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita sudah MoU dengan Polda untuk bekerja bersama mengawal laju pembangunan di Kalsel termasuk PSN yang dikerjakan pemerintah pusat,” kata Edy di Banjarmasin, Selasa (6/4/21).
“Penguatan sinergitas Kadin Kalsel bersama Polda Kalsel guna mendukung proyek strategis nasional (PSN) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
Di sisi lain, Edy mendorong proyek strategis nasional dapat terserap maksimal di Kalsel mengingat selama ini anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat tak terserap 100 persen.
“Jangan sampai dana yang sudah dikucurkan kembali ke pusat, jadi berapa pun anggaran itu harus diserap maksimal untuk pembangunan PSN di Kalsel,” tegasnya.
Menurutnya, belajar dari pengalaman beberapa PSN tahun 2020 lalu, anggaran tidak terserap maksimal oleh pelaksana, sehingga sangat merugikan Kalimantan Selatan.
“Kita ingin pembangunan pada PSN secara monumental bagus sebagaimana rencana awal pemerintah pusat dengan gelontoran anggaran sangat besar,” jelasnya.
Untuk itulah, Edy menyatakan bersama-sama Polda Kalsel akan mengawal PSN termasuk seluruh lintas industri, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kedepan, Edy pun berharap ada lagi PSN di Kalsel dan salah satu yang menjadi impian yaitu jalan tol lintas Kalimantan seperti pulau Sumatera dan Jawa.
“Kalimantan Selatan ini daerah yang sangat kaya sumber daya alamnya. Kami berharap pembangunan infrastruktur dapat lebih maju lagi yang pada akhirnya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kompol Hadi Supriyanto dari Subdit 3 Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel mengaku siap memberikan pendampingan dalam setiap PSN dan proyek pembangunan pemerintah lainnya agar tidak terjadi penyimpangan.
“Tentunya tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, makanya harus kita kawal dan dampingi agar berjalan sesuai aturan terhindar dari tindak pidana korupsi,” katanya. (*)
