Headline9.com, MARTAPURA – Pemberitaan soal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Banjar yang diduga gagal melaksanakan proyek bantuan pusat (DAK) tahun 2021 senilai Rp1 miliar lebih untuk bantuan alat mesin pencetak kemasan mendapat tanggapan dari Saidan Pahmi.
Anggota komisi II DPRD Banjar ini menjelaskan bahwa kepastian gagalnya proyek tersebut akan diketahui DPRD nantinya saat eksekutif menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ke DPRD untuk dijadikan Perda.
“Setiap tahun, setelah hasil audit BPK disampaikan, eksekutif mengajukan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, disana baru diketahui secara resmi oleh DPRD, semua kegiatan yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan pada tahun sebelumnya,” ungkap Saidan.
Namun demikian, ia menyayangkan jika memang informasi itu benar. Setiap program dan kegiatan itu ada outcome dan output nya, jika sebuah kegiatan di sebuah dinas gagal dilaksanakan maka akan berdampak pada output yang dihasilkan juga tidak ada, pada akhirnya akan berdampak pada outcome.
“Hal ini jelas akan merugikan masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar. Program dari pemerintah itukan tujuannya untuk kepentingan masyarakat, jika program tidak jalan maka masyarakat tidak bisa menerima manfaat dari program tersebut,” sambung Saidan.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya pastikan dulu secara resmi terkait dengan indikasi gagalnya proyek di Dinas tersebut, baru kemudian dievaluasi, apakah kegagalan proyek tersebut disebabkan oleh sesuatu yang memang bisa ditolerer, atau karena persoalan profesionalitas dan manajerial yang lemah di dinas tersebut.
“Jika memang karena profesionalitas dan manajerial yang lemah, tentu DPRD akan memberikan warning kepada eksekutif. Apakah perlu rekomendasi pergantian personalia atau bagaimana, kita lihat nanti,” tegasnya. (nsh)
