Headline9.com, BANJARBARU – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Banjarbaru menyampaikan pandangan umumnya terhadap 3 Raperda yang diusulkan Pemerintah Kota Banjarbaru, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (31/3/2022).
Salah satunya adalah pandangan umum mengenai Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru.
Taufikurrahman, juru bicara Fraksi NasDem menyampaikan, raperda ini sangat penting dan ditunggu-tunggu. Terlebih lagi penyampaiannya sempat tertunda beberapa kali lantaran beberapa kendala dan pertimbangan.
Dalam Pandangan Umum tersebut, Taufiq mengungkapkan Raperda in I penting dan ditunggu-tunggu, karena saat ini dinamika pembangunan Kota Banjarbaru saat ini berlangsung begitu cepat. Apalagi belum lama tadi, Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditambah lagi beroperasinya kembali PT Galuh Cempaka. Sedangkan dalam Perda RTRW yang ada, yakni Perda Nomor 13/2014 tentang RTRW Kota Banjarbaru 2014 – 2034 tidak lagi memiliki wilayah pertambangan.
“Berkaitan itu, Fraksi NasDem mengajukan pertanyaan, apakah draft raperda substansinya sudah mencakup perubahan status Ibukota Provinsi dan beroperasina kembali perusahaan tambang Galuh Cempaka,” kata Taufikurrahman.
Begitu juga dengan Fraksi Gerindra, diketuai Syamsuri, fraksi ini juga menyoroti beroperasinya kembali PT Galuh Cempaka yang mengantongi Keputusan Presiden (Kepres) Nomor B.53/Pres/I/1998 dan Izin Konrak Karya (KK) dari Kementerian ESDM hingga 2034. Dengan luas konsesi 4.440 hektare sangat mungkin berhimpitan langsung dengan kawasan pertanian milik masyarakat.
Perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru juga menuai banyak tanya dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Mayoritas fraksi menanyakan apakah dalam Raperda RTRW yang disusun telah mencakup hal tersebut.
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menjawab pendangan umum fraksi-fraksi. Disamspaikannya substansi Raperda RTRW yang belum mencakup pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. ini disebabkan proses penyusunan raperda dilakukan 2020 – 2021. Sedangkan UU Nomor 8/2022 belum lama tadi ditetapkan. “Namun akan disesuaikan saat pembahasan,” kata Aditya.
Sedangkan terkait beroperasinya kembali PT Galuh Cempaka, Wali Kota Aditya mengatakan masih terakomodir dalam Raperda RTRW. (nsh)
