Pemkab Tanbu Akan Bentuk Tim Independen Untuk Selesiakan Kerusakan Pemukiman Warga

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, BATULICIN – Sekretaris Daerah H Ambo Sakka bersama Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah, didampingi Wakil Ketua DPRD dan beberapa Anggota DPRD, serta Forkopimda meninjau lokasi longsor Jalan Nasional dan rumah warga yang retak-retak di lingkungan RT07 Desa Satui Barat Kecamatan Satui, Kamis (08/09/2022).

Kegiatan ini menindaklanjuti dari aduan masyarakat yang terjadi di lokasi tersebut, diduga akibat adanya aktivitas pertambangan batubara yang tidak terkontrol.

Diketahu saat ini ruas jalan Provinsi Km 171 mengalami keretakan dan penurunan sepanjang kurang lebih 300 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter.

Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H Ambo Sakka mengatakan, Pemerintah daerah akan membentuk tim independen yang diberada dibawah kendali pemerintah daerah terkait penyelesaian kerusakan jalan dan pemukiman warga.

BACA JUGA :  Kinerja Terbaik, Tanah Bumbu Raih Penghargaan DUKCAPIL BISA dari Kemendagri

“Pihak perusahaan juga akan mengembalikan atau menimbun lokasi keretakan sehingga konstruksi jalan tidak akan berubah lagi,” ata Sekda Tanbu.

Dengan di bentuknya tim tersebut, tentunya akan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan jalan maupun pemukiman warga yang terdampak oleh aktivitas pertambangan saat ini.

“Mudah mudahan dengan waktu sekitar 15 hari kedepan semua kesepakatan akan menemukan titik kesepatan warga terkait permasalahan ini,” tuturnya.

Adapun tuntutan masyarakat kepada pihak perusahaan hanya ganti rugi bangunan rumah, tanah serta jaminan hidup, sebab mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasa untuk menenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

BACA JUGA :  Walupun Terendam Air Setinggi Lutut, Tak Menyurutkan Semangat Jurnalis PJ13 Salurkan Bantuan Kepada Korban Banjir.

Sedangkan untuk penghentian aktivitas tambang, saat ini untuk segala macam perizinan ada di pusat, sehingga kewenangan tersebut ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah memberikan rekomendasi dampak dari aktivitas pertambangan tersebut.

“Saat ini, kita juga menunggu hasil dari kajian balai jalan apakah jalan ini akan di alihkan atau tetap digunakan, sebab jalan ini merupakan kewenangan balai jalan,” pungkasnya.

Baca Juga

%d blogger menyukai ini: