Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. Wakil Bupati Banjar dan TPID Bahas Langkah Pengendalian Inflasi 2023

Wakil Bupati Banjar dan TPID Bahas Langkah Pengendalian Inflasi 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

headline9.com, MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyie beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah pada tahun 2023 serta Sosialisasi RUU tentang Kesehatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting di Command Center Manis, Martapura pada hari Senin (17/4/2023) pagi.

Rakoor tersebut dimulai dengan penyampaian RUU tentang kesehatan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, guna mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang memimpin Rakoor tersebut menjelaskan bahwa inflasi terjadi secara global di berbagai negara. Inflasi Indonesia sendiri berdasarkan trading economic mencapai 4,97 persen, menempati peringkat ke-46 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi).

BACA JUGA :  Wakil Bupati Banjar Tutup MTQ XLV

“Inflasi Indonesia berada diurutan 46 dari bawah dari 186 negara termasuk inflasi rendah dan terkendali sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN,” kata Mendagri.

Mendagri Tito Karnavian juga menyebutkan bahwa inflasi bisa terjadi akibat perang, ketegangan politik, konflik internal, kekeringan atau kemarau panjang, dan ketidakmampuan menjaga suplai dan permintaan barang dan makanan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa inflasi terjadi pada beberapa kelompok. Pada Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022, andil terbesar inflasi berasal dari bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta transportasi.

BACA JUGA :  Bupati Siapkan Reward Untuk Percepatan Vaksinasi

“Komoditas bahan makanan yang mengalami potensi inflasi di berbagai kabupaten/kota antara lain beras, telur ayam ras dan minyak goreng, pada minggu kedua April 2023,” jelasnya.

Pudji juga meminta kepada semua kepala daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik tentang Registrasi Sosial Ekonomi, guna mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Baca Juga