Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. DPRD Kabupaten Banjar Sebut PAD 2023 ‘Loss’, Direktur Perumda Pasar…

DPRD Kabupaten Banjar Sebut PAD 2023 ‘Loss’, Direktur Perumda Pasar Martapura Angkat Bicara!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, MARTAPURA – Sempat dipertanyakan salah seorang legislatif di DPRD Kabupaten Banjar soal kemana pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah Martapura yang selama ini kontribusinya dianggap loss (hilang).

Pernyataan monohok tersebut dilontarkan langsung Ketua Pansus Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura, H Yunani, politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Banjar.

Menanggapi hal itu, Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura, Rusdiansyah, angkat bicara. Ia menyatakan, sejak 2020 – 2022 pihaknya sudah menyumbang kontribusi pendapatan sebesar Rp7 miliar.

“Angka ini nantinya akan bertambah setelah hasil audit Perumda Pasar Bauntung Batuah tahun 2023 selesai,” katanya, Senin (8/1/2024). Penjelasan itu pun setidaknya mencapai kurang lebih Rp900 juta melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan penghasilan parkir.

Ia membeberkan, pihaknya terakhir menerima investasi saham dari Pemkab Banjar sebesar Rp5 miliar sejak 2010 – 2011, baik nilai uang sebagai awal operasional perusahaan atau pun berupa aset tanah dan bangunan. “Hingga sekarang kami tak pernah lagi menerima penyertaan modal,” bebernya.

Sempat disinggung belum optimal 16 pasar tradisional yang dikelola perusahaan plat merah alias BUMD ini, Rusdi menjawab, tak semua yang beraktivitas setiap hari.

Dia juga menegaskan, sekarang ini hanya ada 4 pasar yang menjadi penopang pendapatan bagi Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura. Selebihnya, hanya pasar mingguan.

BACA JUGA :  Peningkatan Kualitas Pelayanan: Kabupaten Banjar Sosialisasikan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) SP4N

“Jadi yang beraktivitas setiap hari itu adalah Pasar Batuah (Martapura), Kindai Limpuar (Gambut), Pasar Ahad (Kertak Hanyar), dan Pasar Astambul (Astambul). Sisanya 12 pasar yang tersebar dibeberapa kecamatan hanya satu kali dalam sepekan (mingguan, red),” cetus Rusdiansyah.

Soal pengalihan status kewenangan, ia lebih menyerahkan hal ini kepada KPM atau kuasa pemilik/penyerta modal. Baik itu menyangkut masalah manajemen (internal perusahaan) maupun soal aset, khususnya parkir.

Kemudian, ia menegaskan, saat ini mekanisme perputaran penerimaan dan pengeluaran sebagian sudah menggunakan sistem berbasis elektronik. Meski belum mencapai 100 persen diterapkan pasar tradisional, Rusdi menyakini, tahun 2025 nanti semuanya sudah tersistematis dengan baik.

“Kami terus berbenah dalam pengelolaan pasar tradisional baik sarana prasarana, infrastruktur, atau pun layanan jasa pungut,” katanya.

Sempat Dibilang Kontribusi PADnya Jelek!

Sebelumnya, Ketua Pansus Perumda Pasar Bauntung Martapura, H Yunani, bilang, ada kejanggalan dalam pengelolaan pasar. Target yang diminta atau telah ditetapkan sesuai kesepakatan dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjar pun terkesan sia-sia.

Dianggap meleset, dirinya berang sekaligus heran, saat mendapati setoran PAD tahun ini hanya 10 persen atau dari Rp2 miliar yang diterapkan, terealisasi Rp200 juta.

“Ya selama ini kontribusi PAD dari Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura memang jelek. Tahun 2016 – 2017 perlu diketahui adalah nol rupiah,” ungkapnya, kepada awak media, usai rapat paripurna terkait Pansus Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura, beberapa waktu lalu, di DPRD Kabupaten Banjar.

BACA JUGA :  SOTK Banjar Disepakati 26 OPD

Ia juga mengaku lelah mengurusi target usulan untuk Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura karena hasilnya tak kunjung tercapai. Dari hasil uji petik pihaknya, pendapatan secara global yang dikumpulkan perusahaan daerah tersebut bisa mencapai Rp13 miliar.

Kecurigaan pun diperlihatkan, yang menurutnya pasar yang sangat potensial memperoleh pendapatan besar adalah Martapura, Sungai Tabuk, Gambut, dan Kertak Hanyar.

“Dari total 16 pasar yang dikelola sampai sekarang tak ada kontribusi pendapatan untuk daerah. Lalu, kemana duitnya dan kemana pula bocornya. Inilah alasan dibentuk pansus tersebut di DPRD Kabupaten Banjar,” tegasnya.

Disinggung soal parkir, Yunani berkata, kalau tahun ini (2024) pengelolaan parkir akan dialihkan sepenuhnya ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar. Mereka juga menyanggupi, PAD Rp2 miliar yang dikelolanya lewat itu bisa direalisasikan.

“Pasar itu ‘loss’. Artinya pasar sendiri harusnya mendapatkan keuangan yang luar biasa. Sewa roko ada bulanan sampai tahunan, terus itu karcis yang setiap hari dipungut ada mingguan dan bahkan juga bulanan,” tutupnya.

Reporter : Riswan Surya
Editor : Nasrullah

Baca Juga