Headline9.com, MARTAPURA – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Aluhaluh, Surati Widiyanti, mengaku tidak tahu berapa penggunaan anggaran stunting dalam besaran Rp1,3 miliar yang dikucurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
“Rekapannya ada, tapi kan setiap Puskesmas beda-beda. Makanya wajar saja kami tidak tahu karena harus sepakat dulu menu-menu (item) yang kami anggap sebagai penanganan stunting,” ungkapnya kepada headline9.com, Jumat (21/6/2024).
Lantas bagaimana mekanisme penyaluran DAK Non Fisik agar bisa didapatkan oleh Puskesmas Aluhaluh? Widiyanti, mengatakan, semuanya diurus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar.
“DAK Non Fisik itu memang dari Dinkes Kabupaten Banjar sendiri yang mengatur. Nah, itu juga mekanismenya kan dihitung dari jumlah desa, posyandu dan pagunya pun mereka melalui koordinasi kementerian. Memang langsung ditransfer ke Puskesmas tapi tetap saja dinas terkait harus mengetahui. Meskipun rinciannya tetap yang lebih mengetahui adalah Puskesmas,” katanya.
Alih-alih tak tahu, ia bisa menyebutkan, besaran honor transport untuk satu orang petugas kesehatan (nakes) di lapangan saat pelaksanaan kegiatan Posyandu di setiap desa yang ada di Kecamatan Aluhaluh.
“Kita tugaskan tiga orang, peran (petugas Puskesmas) itu sebagai pendamping Posyandu. Mereka masing-masing mendapatkan Rp75.000 per kegiatan dari anggaran Rp1,3 miliar itu,” beber dia.
Alokasi untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita, kata dia, dibebankan seluruhnya lewat dana desa (DD) bukan berasal dari anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. Tapi, ketika ditanya besaran satuan per porsi PMT yang diberikan? justru mudah dijawabnya.
“Kan sudah dipatok per harinya sekitar Rp16.500 sampai Rp21.500, saya lupa, pokoknya sudah ada standarisasinya dari kementerian gitu,” paparnya.
Dari hasil penelusuran pewarta headline9.com, mengacu pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh BPKPAD Kabupaten Banjar bahwa jumlah alokasi untuk penggunaan stunting (tengkes) di Puskesmas Aluhaluh mencapai Rp996.448.000 yang berasal dari DAK Non Fisik sebesar Rp1,3 miliar.
Rinciannya meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Rp103.950.000), pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Rp11.400.000), pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Rp215.100.000), bimtek dan supervisi pengembangan pelaksanaan upaya kesehatan SDM – UKBM (Rp30.540.000), pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Rp304.933.000).
Sementara, Investigasi awal kejadian tak diharapkan/kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal (Rp2.400.000), pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil (Rp42.750.000), pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Rp103.950.000), pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (Rp36.000.000), pengelolaan surveilans kesehatan (Rp40.950.000), dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (Rp208.425.000).
Terkait besaran harga PMT yang dipatok, dirinya menegaskan, tak ada aturan mengharuskan menu makanan apa yang standart dianjurkan dalam memenuhi asupan gizi menekan stunting.
Namun, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil adalah beras (nasi) sebagai makanan pokok, lauk hewani (telur, ayam, ikan, dan daging), kacang-kacangan, tahu, tempe, sayur, buah dan minyak atau lemak.
Aluhaluh yang merupakan Kecamatan di Kabupaten Banjar tersebut masuk dalam daftar tertinggi angka prevalensi stuntingnya. Di mana, mencapai hingga 30 persen lebih, ia menyampaikan alasan terjadinya kenaikan ini disebabkan faktor pola asuh.
“Biasa sih pola asuh atau tidak dilakukan pemantauan rutin. Jadi akhirnya tumbuh kembang anak itu lambat ketika kita sudah lakukan intervensi. Itu umur 1 sampai 2 tahun pertama di seratus hari rentan terkena stunting (kasus kekerdilan). Mungkin kesadarannya masih kurang dan jaraknya terlalu jauh dengan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu),” tutur dia.
Memastikan apakah program pelayanan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil selama dua bulan juga dijalankan? Sayangnya tak dijawab.
Bahkan, hingga Juni 2024 D per S yang dilakukan pihak Puskesmas setempat baru menyentuh sekitar 60 persen. Sementara jumlah balita yang berpotensi dan sudah terkena stunting tak bisa dibeberkan. Diambil dari satu data Kabupaten Banjar tercatat penduduk di Aluhaluh mencapai 20.349 jiwa. Di mana, terdata ibu hamil dari Januari – Juni 2024 mencapai 300 orang. Hal tersebut memang berdasarkan penyampaian Kepala UPT Puskesmas Aluhaluh, Surati Widiyanti.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.