Headline9.com, MARTAPURA – Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan pedesaan prioritas pada Kamis (25/7/2024). Acara ini dihadiri berbagai pihak terkait dan dibuka oleh Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Hanafi, dengan tujuan mengevaluasi perkembangan serta kendala dalam pembangunan kawasan pedesaan prioritas di Kabupaten Banjar.
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Dedi Nurmadi, memimpin diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber, termasuk perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam sambutannya, Hanafi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan di pedesaan berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dedi Nurmadi menyoroti beberapa aspek utama yang dibahas, seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. “Kawasan pedesaan prioritas membutuhkan perhatian khusus dalam berbagai aspek pembangunan. Kami berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan,” ujarnya.
Perwakilan Kemendes PDTT, M. Lukman Thamrin, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan kesiapan Kemendes PDTT mendukung pengembangan kawasan pedesaan prioritas di Kabupaten Banjar.
Selain paparan dari Kemendes PDTT, FGD juga melibatkan sesi diskusi kelompok aktif yang membahas isu spesifik dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan akses jalan dan transportasi, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pengelolaan lingkungan hidup. Pengisian kuesioner untuk monitoring dan evaluasi (Monev) juga dilakukan terhadap 12 responden dari desa, untuk menentukan status perkembangan kawasan pedesaan, apakah masih embrio, belum berkembang, sudah berkembang, atau sudah maju.
Hasil FGD ini diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan kawasan pedesaan yang lebih efektif. Dengan partisipasi aktif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud di Kabupaten Banjar.
FGD ini dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, UGM, Camat Martapura, Camat Martapura Barat, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banjar, serta perwakilan desa dan Bumdes. Bappedalitbang Banjar berharap hasil diskusi ini segera diimplementasikan untuk manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan.
