Headline9.com, MARTAPURA – Tak ingin dijuluki kota ‘Serambi Pohon’. Komisi III DPRD Kabupaten Banjar siap akomodir usulan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) setempat terkait pengadaan dua skylift truck.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar M Hasan Hamdan mendorong hal itu bisa terealisasi. Dinilainya selama ini kinerja DPRKPLH belum optimal karena tidak ditunjang dengan fasilitas peralatan yang memadai.
“Alat ada yang saat ini memang perlu peremajaan. Kenapa harus baru, kita melihat setiap kali truk tersebut beroperasi sering keluar masuk bengkel. Kalau dilihat kan lebih besar pengeluarannya daripada kegiatan pelaksanaan di lapangan, jadi harus kita akomodir dan dikawal. Ini bukan bicara keuntungan ya tapi soal bagaimana kebutuhannya,” katanya, Rabu (22/11/2024) sore.
Wajar saja, jika selayaknya usulan mereka perlu diakomodir. “Kita tidak ingin julukan kota Martapura sebagai Serambi Mekkah menjadi ‘Serambi Pohon’. Kita lihat banyak pohon-pohon yang mulai lapuk dan ini kan membahayakan. Apalagi saat cuaca sekarang ini,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan (KSDAPL) DPRKPLH Kabupaten Banjar, Khaezar Kusuma, menyampaikan memang kendala yang selama ini dihadapi mereka adalah kurang memadainya fasilitas tersebut. Sehingga perlu armada tambahan guna mendukung kegiatan pemeliharaan dan penebangan pohon.
“Perlu proses penebangan pohon itu bahkan bisa memakan waktu dua sampai tiga hari tergantung diameter dan tinggi pohonya, belum lagi kita juga harus membersihkan bekas potongan ranting atau batang pohonnya. Untuk itu, kami perlu menambah skylift truck dan dump truck. Satu unit skylift ini berkisar Rp1,6 miliar, kalau dump truk per unitnya sekitar Rp700 juta,” kata dia.
Jika ditotalkan secara keseluruhan, tuturnya, mencapai Rp4 miliar. Namun, anggaran itu sudah termasuk biaya pemeliharaan dan BBM. “Untuk roda enam itu anggarannya Rp37 juta ternyata tidak cukup makanya harus ada penambahan BBM lagi. Karena cara kerja skylift ini mesinnya tidak bisa dimatikan. Kalau kita hitung seminggu beroperasi di pusat kota (Martapura) saja sudah menghabiskan Rp3,5 juta. Beda cerita jika sampai ke Kertak Hanyar itu lebih naik lagi,” katanya.
Selama ini untuk mengangkut sisa potongan ataupun batang pohon yang telah ditebang, kata dia, menggunakan dua unit mobil pick up. “Perihal tersebut sudah kita sampaikan ke Komisi III DPRD Kabupaten Banjar kemarin dan mereka memang berjanji akan mengakomodir,” paparnya.
Selain kendala keterbatasan peralatan, Kaezar mengakui jika yang menjadi dilematis saat ini adalah kurangnya personel. Ditambah, saat ini pemerintah daerah tidak boleh menambah pegawai honerer.
Dari total 110 pegawai di DPRKPLH hanya 10 pegawai teknis yang mampu melaksanakan tugasnya baik itu memangkas ataupun menebang pohon. Apabila ini juga diakomodir tentu sangat berpengaruh, sehingga penambahan armada yang telah diusulkan kesannya tak sia-sia.
“Jika itu memang benar-benar diakomodir, jelas harus ada penambahan SDM. Tapi kan saat ini kita tahu bahwa tidak boleh menambah pegawai honorer, ditambah mereka itu harus paham teknis. Yang jelas, dilemanya disitu,” tutur Khaezar.
Pembersihan pohon yang dilakukan DPRKPLH tidak hanya saat memasuki musim penghujan saja. Pihaknya juga rutin melakukan pemangkasan di lintas Jalan Ahmad Yani dan kawasan Sekumpul sebagai bentuk kesiapan menjelang haul ke- 20 Syekh Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal Guru Sekumpul.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
