Headline9.com, BATULICIN – Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menyambut kunjungan kerja (Kunker) Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Rombongan DPRD tersebut dipimpin anggota Komisi 1 M. Syarifudin disambut Sekretaris Daerah Ka (Sekdakab) Tanbu Dr. H. Ambo Sakka beserta jajarannya, diruang rapat Bupati Kelurahan Gunung Tinggi, juma’at (27/12/2024)
Dihadapan rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Sekda menjelaskan tentang pelaksanaan Pilpres 2024 dan Pilkada Serentak.
Menurutnya selama hajatan Demokrasi tersebut berlangsung, maka kondisi di Tanbu sendiri berjalan aman dan terkendali.
“Alhamdulillah dalam prosesnya berjalan dengan kondusif dan demokratis, disini tidak ada permasalahan yang dilaporkan kepada kami selaku ketua Desk Pemilu atau berbagai temuan Bawaslu,” ujarnya.
Dia menambahkan, sebagai bagian pungsi Pemerintahan Daerah, dengan menyesuaikan perundang-undangan berlaku, pihaknya punya kewajiban berpartisipasi guna memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
Dia menyampaikan, bahwa ditahun 2024 ini Pemerintah Daerah sudah memberikan dana Hibah operasional Pemilu baik kepada KPU, Polres, Kodim dan Lanal di Tanbu, sementara dana yang sudah diserahkan ada sisa dan akan dikembalikan kepada kas daerah.
Lanjutnya, terkait partisipasi pemilih di dalam Pemilihan Gubernur belum lama tadi, bahwa hasil prosentase pemilih masyarakat Tanbu sebesar 71, 95 persen, sedangkan untuk Pemilihan Bupati sebesar 71, 83 persen.
Hal ini ada penurunan dibanding Pemilihan Legislatif kemarin, meski sebelumnya, pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah bersama Kesbangpol setempat, dengan tujuan melakukan edukasi tentang pentingnya Pemerintahan Kepala Daerah itu.
“KPU pun juga gencar melakukan sosialisasi, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan turunnya hak pemilih itu hingga perlu kami teliti lebih jauh lagi,” ujarnya.
Dikesempatan itu, Muhammad Syarifuddin menjelaskan bahwa
Kunjungan ini dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaannya dari berbagai aspek termasuk tekhnis regulasi dan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, Pilkada 2024 ini telah usai dilaksanakan namun dalam perhelatan besar ini banyak hal yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, oleh kerena itu pihak komisi 1 berhak melakukan monitoring dan evaluasi, kerena Bawaslu dan KPU adalah mintra kerja komisi 1.
“Dalam kunjungan ini akan menjadi catatan penting bagi kita semua, dimana pihaknya ingin mendengar langsung dari penyelenggara Pemilu maupun dari Pemerintah Daerah,” terangnya.
“Bagaimana pun juga Pemilu sudah selesai namun tak lupa sebuah apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan berbagai pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak ini.” pungkasnya. (MHL)
