Headline9.com, MARTAPURA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Kabupaten Banjar dinilai kurang jeli dalam penyusunan program prioritas, utamanya penganggaran normalisasi sungai.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H Abdul Razak, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (27/2/2025), menungkapkan, jika selama dilihat banyaknya sampah yang menumpuk di sungai seakan-akan memang tak pernah dianggarkan.
“Harusnya mereka jeli dalam membuat perencanaan anggaran sehingga normalisasi sungai bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Penanggulangan sampah yang kini belum beres dilakukan di Sungai Kalimati, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura dan Sungai di Jalan Pemuruas, KM 7, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, harusnya juga menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.
Apalagi, Pemkab Banjar juga tinggal melihat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 yang telah disusun sebelumnya dengan Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyie yang turut disahkan bersama dengan legislatif di DPRD Kabupaten Banjar.
Namun, kata dia, jika sudah hal semacam ini terjadi apalagi persoalan sampah di sungai harusnya dianggarkan. “Tapi nyatakan kan tidak pernah teranggarkan kan. Tadi dijelaskan mereka, ada anggaran operasional dan pemeliharaan (OP). Meski begitu kan tak bisa semuanya melakukan pelaksanaan normalisasi karena alokasinya tak sedikit,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kadis PUPRP Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi, mengakui, jika pihaknya hanya memiliki anggaran dari operasional dan pemeliharaan (OP).
“Saat ini kita tidak punya anggaran untuk normalisasi sungai. Kami hanya punya anggaran dari OP,” paparnya.
Meski begitu, ia menyebut, normalisasi tidak akan maksimal jika tak menggunakan alat berat. Sebab, pengangkutan sampah secara manual hanya di atas permukaan sungai saja.
“Karena pengangkatan sedimentasi dengan alat berat tentu kita akan berhadapan dengan bangunan dan rumah milik warga. Ditambah, alat berat juga tidak bisa manuver. Sehingga pengerjaannya pun hanya bisa dilakukan secara manual,” kata Anna Rosida Santi.
Bagaimana komitmen Dinas PUPR Kabupaten Banjar terkait persoalan ini? Anna menekankan, akan mengoptimalkan anggaran dari operasional dan pemeliharaan (OP).
“Kami hanya bisa memaksimalkan anggaran dari OP dulu. Selama bisa kami lakukan itu ya itu yang kami bisa laksanakan,” pungkasnya.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
