Headline9.com, MARTAPURA – Puluhan tahun warga Desa Pemurus, Aluh Aluh, hanya bisa gigit jari lantaran infrastruktur jalan dan jembatan tak pernah sedikitpun tersentuh. Jalan ‘Mantap’ yang digaungkan Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Wakilnya Said Idrus tak sesuai realita.
Bahkan, sebelumnya Dinas PUPR Kabupaten Banjar telah mendeklarasikan jika progres jalan ‘Mantap’ sudah terealisasi hampir 90 persen. Bahkan, pihaknya juga mengklaim konektivitas antar desa sudah terpenuhi, di antaranya bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat.
Faktanya, hal tersebut di luar nalar. Sempat beredar potongan video durasi 1 menit 40 detik yang viral di media sosial (medsos) dan alih-alih ditujukan kepada Bupati Banjar H Saidi Mansyur, melainkan justru dikhususkan untuk RI 1 (satu) alias Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam video tersebut menggambarkan kondisi yang memprihatinkan. Ketika hujan maka jalan itu tidak bisa dilewati karena berlumpur, selain itu diperparah jembatan terbuat dari kayu ulin juga sering tenggelam tak terlihat karena banjir rob. Parahnya lagi, rendahnya struktur tanah dan tidak mendapat siring perkuatan yang memadai justru memperlihatkan jika Pemkab Banjar tak pernah memberikan perhatian bahkan terkesan lalai.
Seakan bukan bagian dari Kabupaten Banjar. Desa Pemurus Aluh Aluh bisa disebut terisolir, karena jauh dari kata pembangunan infrastruktur yang layak dan memadai seperti halnya di wilayah perkotaan. Buktinya, dalam video singkat yang direkam secara sengaja itu seakan memberikan tanda bahwa juga tidak ada perhatian dari pemerintahan desa (pemdes) sebaliknya Pemkab Banjar.
Warga RT 02, Desa Pemurus Aluh Aluh, Adenansi, membenarkan bahwa kondisi tersebut sudah dirasakan masyarakat setempat puluhan tahun. Padahal, jalan ini merupakan akses utama mereka menuju Desa Simpang Warga dan Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru.
“Kerusahakannya sudah terjadi sejak 2006, hampir 2 kilometer (KM) jalan di Desa Pemurus ini kondisinya memprihatinkan dan parah. Puluhan tahun memang tidak ada penanganan baik dari Pemdes setempat ataupun Pemkab Banjar,” Rabu (30/4/2025).
Ia yang kesehariannya sebagai pencari ikan alias nelayan tersebut tidak pernah melihat batang hidung pemerintah daerah untuk meninjau ataupun melihat kondisi jalan di Desa Pemurus Aluh Aluh.
“Kalau selentingan kabar akan diperbaiki dengan anggaran Rp1 miliar ada dari pemda. Kalau memang disediakan cukup untuk melakukan peninggian jalan terlebih dahulu. Namun, kami juga mempertanyakan kemana anggaran dana desa karena selama ini mereka hanya hanya menunggu realisasi perbaikan dari Pemkab Banjar. Kalau tidak diperguanakan, jelas hal tersebut jadi pertanyaan,” paparnya.
Yang jelas, kata dia, warga tidak meminta yang macam-macam, cukup perbaikan dan hak pemerataan infrastruktur. “Permintaan kami tidak muluk-muluk tidak harus di aspal. Intinya kondisi jalan yang layak dan nyaman dilintasi, kami tak masalah jika jalan itu tergenang banjir rob asalkan dapat dilintasi secara layak,” harapnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, M Saidi, saat dikonfirmasi usai mengikuti gelaran rapat paripurna, Rabu (30/4/2025), menyayangkan bahwa ruas jalan Desa Pemurus rusak parah. Apalagi, viral di medsos dan ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya sangat menyayangkan hal ini terjadi, karena permasalahan di daerah viral. Selaku Dapil III Kabupaten Banjar, saya langsung meninjau ke lokasi dan memang benar kondisinya parah,” ucap legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Kabar bahwa bakal ada perbaikan jalan di Aluh Aluh sebesar Rp1 miliar, Saidi menyebut, bukan untuk Desa Pemurus. “Tahun ini memang ada anggaran untuk perbaikan, cuman nilainya saya lupa kalau lebih jelasnya silahkan tanyakan langsung kepada instansi terkait. Akan tetapi, perbaikan jalan untuk Desa Pemurus tidak masuk dalam kegiatan rehabilitasi di tahun 2025,” papar dia.
Dirinya heran kenapa jalan di Desa Pemurus luput dari program prioritas Pemkab Banjar. Apalagi, kondisi tersebut sudah dirasakan warganya puluhan tahun. Terlebih lagi, dirinya juga menyempatkan datang ke kantor desa. Namun disayangkan, kepala desa (kades) sedang tidak berada di tempat.
“Ini Dapil saya dan tanggungjawab saya untuk mengecek langsung dan kita ketahui ruas jalan ini menjadi akses satu-satunya baik di wilayah Kecamatan Aluh Aluh dan Beruntung Baru. Berdasarkan fakta di lapangan, kerusakan parah itu sepanjang 1 kilometer (KM) dari total panjang sekitar 3 kilometer (KM) dan ditambah lagi tidsk ada penopang perkuatan siring dari badan jalan di lokasi tersebut,” ungkap M Saidi.
“Kenapa saya datang ke Pemdes sana? Karena mempertanyakan kemana saja dana desa (DD) digunakan, salah satunya tidak melakukan pemeliharaan jalan yang kondisinya rusak. Jangan sedikit-sedikit ini kewengan Pemkab Banjar lalu tidak melakukan pemeliharaan. Ini bisa dikatakan force majeure, kerusakan bisa dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan dari desa,” tambahnya.
Disisi lain, kata dia lagi, pemdes setempat juga turut berargumen bahwa tak ada mekanisme atau aturan jelas memperbolehkan penggunaan Dana Desa (DD) untuk pemeliharaan jalan rusak. Apalagi, aset tersebut kepemilikannya Pemkab Banjar.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
