Headline9.com, BATULICIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanbu Andre Maulani, di ruang rapat Paripurna DPRD Tanbu, selasa (17/6/2025)
Dalam rapat tersebut.Bupati Tanbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Eryanto Rais menyampaikan, apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya kepada pimpinan dan anggota fraksi yang telah memberikan saran dan masukan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024.
Adapun tanggapan Bupati terhadap pertanyaan dan masukan dari masing-masing fraksi antara lain:
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas capaian opini WTP ke-12 secara berturut-turut dan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK-RI.
Bupati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan internal dan penyelesaian temuan sesuai tenggat waktu.
Fraksi NasDem Sejahtera:
Menyoroti kerja sama Pemkab dengan PT. BJU yang belum sesuai perjanjian serta temuan kesalahan klasifikasi anggaran, fraksi ini mendorong adanya sanksi dan pelatihan teknis.
Bupati menyatakan akan memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor.
Fraksi PDI Perjuangan:
Mengangkat temuan serius dari BPK RI, termasuk penyimpangan pengelolaan pasar, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai kontrak, dan penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai ketentuan.
Bupati menjawab bahwa evaluasi dan sanksi akan diberikan kepada pihak terkait serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK telah dan sedang berjalan sesuai rencana aksi.
Fraksi PAN menekankan pentingnya penanganan kelebihan bayar sesuai ketentuan. Bupati menegaskan bahwa pengembalian telah dilakukan ke kas daerah sebagai bentuk akuntabilitas.
Fraksi Gerindra, menanyakan dampak realisasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat serta strategi menjaga keberlanjutan.
Bupati menjelaskan bahwa pengeluaran difokuskan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan sistem evaluasi yang berlapis dari output hingga outcome.
Fraksi PKB, menyoroti tingginya SILPA dan pentingnya terobosan untuk meningkatkan PAD. Fraksi ini juga meminta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti dan ASN ditempatkan sesuai kompetensi.
Bupati menyampaikan bahwa SILPA terjadi karena peningkatan anggaran di APBD-P dan telah disiapkan strategi perbaikan melalui inovasi AKSI GEBRAK PAD.
Diketahui Rapat paripurna ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Tanbu berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja birokrasi dan tata kelola demi terwujudnya Tanbu yang Beraksi, Maju, Makmur, dan Beradab. (MHL)
