Headline9.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan kembali meraih predikat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Gubernur Kalsel H Muhidin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, bertempat di Gedung DPRD Kalsel pada Senin (26/5/2025).
Penyerahan dokumen yang diawali dengan penandatanganan berita acara itu, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK sekaligus penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) Kalsel tahun anggaran 2024. Dokumen LHP BPK atas LKPD TA 2024 diserahkan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo kepada Gubernur H Muhidin disaksikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto.
Adib Susilo dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2024 termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK menyimpulkan BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov. Dengan demikian, Pemprov Kalsel berhasil mendapat opini WTP 12 kali berturut-turut.
Opini WTP ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. “Kami berharap di tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan itu merupakan cita-cita bangsa dan perlu digarisbawahi bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pencapaian kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar pejabat di BPK RI itu yang disisi lain juga menyampaikan beberapa catatan yang perlu dilakukan tindak lanjut terkai pengelolaan keuangan di daerah khususnya di Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel H Muhidin pun memberikan apresiasi kepada DPRD Kalsel dan BPK Perwakilan Provinsi Kalsel yang sudah memberikan penilaian dan sejumlah koreksi. “Terima kasih sekali lagi, ini berkat kerja keras Pemprov dan DPRD Kalsel, mudah mudahan bisa menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan tadi,” ungkap dia.
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntibel merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan membangun kepercayaan publik.
“Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah kedepan,” pungkas Gubernur Kalsel H Muhidin.
