HEADLINE9.COM, MARTAPURA- Sebanyak 18 ribu keeping E-KTP yang dicetak oleh Dinas Kepemdudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar, kini tak jelas penditribusiannya.
Pasalnya E-KTP yang dicetak secara masal sebelum pemilihan Legislatif itu hingga kini belum diterina oleh pihak Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
“Mengenai E-KTP yang sebanyak 18 ribu itu adalah program cetak tuntas dalam rangka menghadapi pemilu kemarin, jadi untuk saat ini kita belum ada nerima perintah dari pak kadis, mengenai pendistribusian ke masyarakat. Dan E-KTP nya pun saat ini masih ada sama pak kadis, belum ada diserahkan ke kita,” Ujar Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yosi Ansyari Nihe.
Diketahui, dalam pemberitaan di sejumlah media, Kepala Disduk Capil Azwar sempat menghimbau kepada masyarakat, agar mengambil E-KTP ke kantor capil dengan membawa surat keterangan.
“kalau himbauan itu dihimbau kepada masyarakat, kita di bingung E-KTP mana yang mau diserahkan jika ada warga yang mau mengambil. Karena kita belum menerima dari Kadis,” Tambah Yosi.
Mengenai lambannya pendistribusian E-KTP dengan jumlah banyak itu, Yosi mengaku tidak mengetahui pasti, apa yang menjadi kendala. Padahal E-KTP itu diperuntukan untuk pemilu kemarin.
“Kita kurang mengerti juga, kenapa sampai cetaknya dipusat, saya mengkhawatirkan terjadinya double cetak. Karena Free Ready Record (FRR) ini kemarin itu statusnya kurang jelas, jadi orang yang sudah melakukan perekaman E-KTP dan sudah bisa dicetak, itu Namanya FRR, tapi kemarin itu FRR itu yang angkanya tidak jelas, tidak jelasnya angkanya bisa tambah banyak, banyaknya luar biasa, dan bisa hilang. Jadi tidak sinkron dengan data kita,” katanya.
Ditambahkan Yosi, idealnya E-KTP yang sudah dicetak harus segera di distribusikan tanpa harus menunggu lama.
“Mekanisme pendistribusian ini kita belum ada perintah, jadi kita bingung. Dan inikan pencetakan dipusat, dan kemarin itu dalam rangka pengejaran pemilu kemarin. Kenapa dicetaknya dipusat, karena dianggap ketidak sanggupan daerah,”tambahnay.
Saat ditanya mengenai adanya indikasi penggunaan 18 ribu E-KTP itu untuk Pilbub, Yosi tidak berani berkomentar.
Penulis M Sairi
