Headline9.com, SAMARINDA – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi proyek renovasi Gedung DPRD Provinsi Kaltim senilai lebih dari Rp50 miliar dan kasus kredit macet di Bank Kaltimtara yang diduga melibatkan perusahaan terafiliasi pejabat daerah.
Aksi digelar di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/8/2025), dipimpin Koordinator Lapangan Faisal Hidayat. AMAK Kaltim menilai penanganan sejumlah kasus korupsi di Kaltim berjalan lambat dan belum menyentuh aktor utama.
Dalam pernyataan sikapnya, AMAK Kaltim menyampaikan lima tuntutan. Pertama, KPK diminta memeriksa proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim, termasuk dugaan penerimaan fee oleh oknum berinisial H pada sejumlah kegiatan di OPD. Kedua, menyelidiki penyimpangan anggaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan memanggil Sekda Provinsi Kaltim. Ketiga, mengusut dugaan penyimpangan pajak di perusahaan yang berada di lingkaran pejabat daerah. Keempat, mengungkap kredit macet di Bank Kaltimtara yang diduga terkait perusahaan milik pejabat. Kelima, memperluas penyelidikan KPK ke daerah karena praktik korupsi dinilai sistemik di Kaltim.
“Kami datang bukan untuk seremoni, tapi untuk menuntut KPK bertindak tegas. Jangan biarkan proyek strategis dan lembaga keuangan daerah jadi ladang bancakan,” tegas Faisal dalam orasi.
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan “Tangkap Oknum H”, “Usut Renovasi DPRD 50 M”, dan “Selamatkan Bank Kaltimtara dari Kredit Macet Pejabat”. Mereka juga menegaskan siap membuka posko pelaporan publik dan melanjutkan aksi jika KPK tidak mengambil langkah konkret.
Aksi berlangsung damai dan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi kepada perwakilan KPK.
