Headline9.com, MARTAPURA – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar mengaku baru tahu ada warga miskin bernama Martinah (62) yang puluhan tahun hidup di rumah reot tanpa pernah tersentuh program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Ironisnya, lembaga yang dibayar untuk mengurus kemiskinan ini justru mendapat informasi bukan dari pendataan, tapi dari pemberitaan media, Selasa (26/8/2025).
Lebih memalukan lagi, kondisi nenek Martinah pertama kali ditemukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Wahyu Akbar dari Partai Demokrat, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur, Kamis (21/8/2025). Artinya, anggota dewan yang tidak punya struktur pendataan lebih dulu tahu nasib rakyat ketimbang dinas yang tugas utamanya mengurusi orang miskin.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AP2KB Banjar, Aswadi, dengan enteng berkilah bahwa dirinya tidak tahu. Alasannya, Kabupaten Banjar terlalu luas sehingga tidak semua pelosok bisa dijangkau.
“Kalau dibilang tidak serius, kami serius menangani kemiskinan. Hanya saja, cakupan wilayahnya luas dengan jumlah desa yang banyak sehingga tak terjamah seluruhnya apalagi di pelosok,” ujarnya, sambil menegaskan keseriusan yang terdengar seperti alasan klasik.
Tak cukup sampai di situ, Aswadi juga menyalahkan pemerintah desa dan kecamatan karena tidak pernah melaporkan Martinah sebagai penerima bantuan. Menurutnya, prosedur harus lewat usulan desa melalui Musrenbang dan proposal resmi. Sayangnya, prosedur itu lebih terlihat seperti jalan buntu ketimbang pintu masuk solusi.
Lucunya, data resmi justru mencatat Martinah sudah masuk kategori penerima bantuan desil 1 dalam Aplikasi Siks-Ng Kemensos RI. Artinya, negara tahu Martinah miskin. Hanya saja, Pemkab Banjar seperti menutup mata. Dinsos Banjar bahkan mengaku baru tahu setelah membaca berita media. Sebuah bentuk “transparansi” yang barangkali layak dipamerkan: rakyat harus viral dulu sebelum dapat perhatian.
“Rumah Martinah sudah diusulkan dalam program Rutilahu Pemprov Kalsel, bukan dari Pemkab Banjar,” kata Aswadi, seolah ingin menegaskan bahwa tanggung jawab daerah bisa dengan mudah dilempar ke provinsi.
Padahal, selain Martinah, ada dua kepala keluarga lainnya dengan total tujuh jiwa yang bernasib sama: miskin, tak berdaya, dan tidak masuk radar Pemkab Banjar.
Anggota DPRD Banjar Wahyu Akbar menyayangkan ketidakpedulian ini. Menurutnya, wajar jika hati siapa pun tergetar saat melihat rumah Martinah. “Hal ini harus benar-benar diperhatikan, baik dari pemerintah desa sampai pemerintah daerah. Semoga ada bantuan yang benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Namun, pernyataan menantu Martinah justru menampar lebih keras. Rahmani mengaku keluarganya puluhan tahun tidak pernah menerima bantuan apa pun. Bahkan, rumah tetangga yang masih tergolong layak justru lolos program Rutilahu.
“Di mana letak keadilannya? Kami tak pernah merasakan sila kelima ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Pemerintah cuma datang foto-foto dan survei, tapi hasilnya kami tetap diabaikan,” katanya getir.
Ironi Kabupaten Banjar semakin lengkap: visi “Banjar MANIS (Maju, Mandiri, Agamis)” terdengar indah di spanduk, tapi pahit di kenyataan. Sementara nenek Martinah terus bertahan di rumah reot, para pejabat sibuk berdebat soal prosedur.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
