Headline9.com, MARTAPURA – Belanja pemerintahan desa (Pemdes) menggunakan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banjar, dipertanyakan. Bukan besaran angka yang dipakai, melainkan, berapa proporsi yang dikeluarkan untuk realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai mekanisme dan aturan berlaku.
Pasalnya, 277 desa di Kabupaten Banjar sudah terlanjur melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebanyak dua kali, yakni 2024 dan di 2025. Bahkan, alokasi yang digunakan bersumber dari APBN (Dana Desa) dan APBD (Anggaran Dana Desa). Menjadi koordinator dalam PBJ tersebut merupakan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar.
Namun mereka seakan lupa, bahwa ada aturan yang mengikat alias tak sembarangan memakai uang negara, termasuk DD. Sebab, DD dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024 turut mengatur proporsi minimal dan maksimalkan penggunaan.
Penggunaan anggaran PBJ yang dilaksanakan 277 desa di Kabupaten Banjar sebelumnya dinamakan sebagai program titipan. Namun bahasa tersebut diperhalus menjadi program ‘prioritas’ desa.
Kedok perumusan realisasinya dilakukan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan diklaim berdasarkan usulan dan kebutuhan masing-masing desa. Daftar barang pun telah diakomodir APDESI dan penyedia.
Pewarta ini telah melakukan beberapa kali konfirmasi. Hingga Selasa (30/9/2025), belum ada satu pun penjabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar yang mau ditemui. kalau pun bertemu, pejabat bersangkutan enggan memberikan tanggapan dan komentar.
Kabid Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banjar, Eddy Elminsyah Jaya, salah satu pejabat yang hingga kini sulit ditemui. Bahkan, beberapa kali dihubungi via ditelepon, nomornya tersebut tak aktif.
Pewarta ini juga mencoba menemui salah satu kepala seksi (kasi) membidangi keuangan. Sayangnya, tak bisa ditemui. “Tak sedang di tempat, ada acara makan-makan di lesehan,” ucap salah satu petugas jaga, di depan Ruang Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Banjar. Padahal jam kerja belum berakhir dan waktu baru menujukkan pukul 15.35 WITA.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, M Hafizh Anshari, saat dikonfirmasi, Jumat, 26 September 2025, mengeluarkan jurus klasiknya, yakni lupa berapa total besaran DD dan ADD yang dialokasikan dan diterima 227 desa di Kabupaten Banjar. “Nah, kalau itu pak Eddy bidangnya, saya tidak hapal. Datanya hilang,” ujarnya.
Ditanya Go Digital Desa Manis (Gidesmanis.id) yang diakomodir Dinas PMD Kabupaten Banjar? Hafizh tak mau berkomentar. Wajar saja, alokasi yang digelontorkan tak biasa, dana awalnya sudah mencapai Rp20 juta, ditambah Rp3,5 juta tiap tahun sebagai upaya upgrading (peningkatan) server.
Disisi lain, ada desa yang merasa dirugikan atas PBJ ini. Itu terjadi di Kecamatan Martapura Timur. “Memang benar ada intervensi pihak lain. Kenapa saya berani menolak, karena pembakal (kades) itu bukan ASN yang biasa dipindahtugaskan lantaran tak mengikuti instruktusi. Yang ada itu justru malah kami yang pindah tempat tidur (rumah tahanan, red). Saya sesalkan itu kenapa harus ditutup-tutupi, terbuka saja,” ungkapnya, Rabu, 10 September 2025.
Harusnya, pemerintah desa (pemdes) yang seluruhnya terlanjur melakukan PBJ menggunakan DD dan ADD mengakui. Anehnya, pelaksanaan pengadaan diklaim berdasarkan keinginan ataupun kebutuhan masing-masing desa.
“Kami tidak meminta. Memang pengadaan itu penting, tapi masih ada lagi hal yang menjadi prioritas dan desa kami belum membutuhkan itu. Saya berharap, agar tahun depan tidak ada lagi pengadaan barang serupa yang seakan-akan menjadi ladang usaha atau bisnis,” tutupnya.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
