Headline9.com, MARTAPURA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, meminta Inspektorat bekerja tak pandang bulu, berkaitan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dilaksanakan 277 desa. Termasuk, melakukan pemeriksaan (audit) di dalam tubuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar.
Dirinya juga tak ingin tergesa-gesa mengambil tindakan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam hal penyelidikan. “Jangan sampai ini menjadi temuan dan harus segera diselesaikan. Artinya kami meminta agar Inspektorat Kabupaten Banjar bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Jika kemudian ada memang temuan atau tidak, Inspektorat bisa memproses,” katanya, kepada media ini, Rabu, 1 Oktober 2025.
Kegaduhan tak kunjung usai itu, kata dia, disebabkan miskomunikasi. Ia menyebut, Dinas PMD Kabupaten Banjar seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pada akhirnya berlarut-larut, dan jangan sampai berlanjut sampai ke tahun depan. Termasuk, berujung menjadi temuan Aparat Penegak Hukum (APH), lantaran penggunaan pengadaannya lewat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Informasi yang kami terima, memang ada daftar (list). Kalau dari penuturan desa itu ada anjuran dari APDESI. Nah, tapi dari situ ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju (pengadaan) itu,” ujar Rizanie, yang juga koordinator Komisi I DPRD Kabupaten Banjar.
Hasil informasi yang dia dapatkan, ada kepala desa (kades) mengaku harga yang ditawarkan untuk pengadaan itu banyak tak wajar. “Makanya biarkan inspektorat yang menyelesaikan persoalan tersebut,” ucapnya.
Tak hanya jadi penonton saja, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar bakal melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai sejauh mana efektivitas dan efesiensi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). “Apakah efektivitas penggunaan anggaran ini sesuai atau justru mubazir. Artinya, kami mendorong Inspektorat melakukan (audit) sebagai langkah tertib administrasi. Yang jelas, peruntukannya apakah untuk kepentingan desa. Kalau dipaksa membeli kami tidak tahu ya, kalau diarahkan memang ada. Kami meminta Dinas PMD bisa menyelesaikan ini,” katanya.
Politisi NasDem ini menyampaikan, informasi yang diterimanya berbeda-beda. “Kami juga masih mengorek informasi karena simpang siur dan desanya mencapai 277. Artinya, harus mencari akar permasalahannya dan perlu adanya evaluasi agar tahun depan tak ada lagi kegiatan seperti ini,” pungkasnya.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
