Headline9.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar, mendapati bantuan logistik banjir menumpuk di gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan jajaran Komisi I DPRD, terdapat beberapa logistik operasional dan makanan belum disalurkan seluruhnya ke korban bencana banjir.
“Melihat kondisi seperti ini, kita melakukan sidak ke BPBD Kabupaten Banjar. Bantuan mulai datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan dari swasta juga banyak dan kita lihat kesedian logistiknya cukup dan lumayan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, kepada awak media, pada Jumat (2/1/2026).
Padahal, status Tanggap Darurat resmi ditetapkan Bupati Banjar H Saidi Mansyur sesuai instruksi Gubernur Kalsel H Muhidin. Mengingat, bencana banjir juga merendam sebagian wilayah kecamatan hingga desa/kelurahan di Kabupaten Banjar.
Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Banjar, mencatat jumlah jiwa terdampak 107.284, dari 10 kecamatan dan 124 desa/kelurahan.
Rumah terendam sebanyak 3.078, rumah terdampak mencapai 22.857 dengan 37.884 Kepala Keluarga (KK). Di antara itu terdapat, 242 (ibu hamil), 1.220 (balita), 264 (disabilitas), 435 (bayi), 1.986 (Anak-anak) dan 2.532 (lansia). Total dari jumlah tersebut merupakan data yang diupdate Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar pada 1 Januari 2026.
“Kita meminta agar segera disalurkan. Jangan sampai nanti status Tanggap Daruratnya sudah habis, logistik (bantuan) masih ada lagi barangnya. Karena bantuan yang diberikan dimasa Tanggap Darurat, ya seharusnya penyaluran logistik dipercepat sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat yang terdampak,” cetus Amir, yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Banjar.
Ia juga menyoroti adanya bantuan perahu yang disimpan di gudang logistik BPBD dan masih terbungkus rapi dengan plastik. “Kami yakin dan mengapresiasi kalau Pemkab Banjar sudah bekerja, tapi kan karena ini adalah statusnya Tanggap Darurat maka perlu lebih optimal dalam bekerja termasuk adanya bantuan ini segera di droping, jangan sampai menumpuk,” bebernya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Sunardi, juga menyoroti efektivitas status Tanggap Darurat ini. “Efektifnya kan tanggal 5 Desember 2026, artinya tinggal 3 hari lagi,” kata politisi dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banjar.
Hal ini pun ditambahkan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Abdul Basit. “Kita melihat masih ada 3 perahu karet di BPBD, mohon juga disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Jika ada yang memerlukan segera saja dipinjamkan, karena kondisinya memang keadaan darurat kan,” ungkap politisi yang berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Banjar.
Diketahui, status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Banjar ditetapkan Bupati Banjar H Saidi Mansyur pada 29 Desember 2025 – 4 Januari 206.
Namun, Komisi I DPRD baru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Jumat, pada 2 Januari 2026. Sementara status yang ditetapkan selama bencana banjir, sudah belangsung sepekan.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
