headline9.com, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat kecamatan. Dua wilayah yang mengawali tahapan tersebut yakni Kecamatan Salam Babaris dan Kecamatan Tapin Selatan, Senin (19/1/2026).
Kegiatan dibuka langsung Bupati Tapin, Yamani, serta dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori, Ketua TP PKK Tapin Hj Faridah, anggota DPRD Tapin, para kepala desa dan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga Forum Anak Kabupaten Tapin.
Dalam sambutannya, Yamani menegaskan Musrenbang kecamatan merupakan tahapan strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2027.
“Musrenbang ini menjadi ruang penting bagi masyarakat menyampaikan usulan pembangunan, baik melalui mekanisme kecamatan maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh usulan yang dihimpun akan dibahas lebih lanjut dalam forum perangkat daerah dan Musrenbang kabupaten. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah agar program yang ditetapkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Berdasarkan rancangan awal RKPD 2027, sejumlah prioritas pembangunan telah ditetapkan. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM lokal, peningkatan konektivitas dan infrastruktur pelayanan publik, pembangunan berwawasan lingkungan, serta reformasi birokrasi berorientasi pelayanan.
“Pembangunan 2027 difokuskan pada pelaksanaan visi dan misi daerah melalui 13 program strategis yang sudah berjalan sejak 2025 dan 2026, dengan harapan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi agar proses perencanaan pembangunan berjalan partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan agar program yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi langkah awal penyusunan RKPD 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan di tingkat kabupaten hingga penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara resmi.
