headline9.com, BANJARBARU – Bupati Tapin menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2027 yang digelar di Mini Ballroom Blue Diamond Hotel Grand Qin Hotel Banjarbaru, Jumat (13/2/2026).
Forum ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin 2025–2029. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Tapin H Juanda, pimpinan dan anggota DPRD Tapin, narasumber dari , kepala perangkat daerah, camat, serta unsur dunia usaha dan perguruan tinggi.
“Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan. Perencanaan yang baik harus diikuti penganggaran yang tepat,” tegas Yamani.
Ia menekankan, setiap program yang dirancang harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, konsistensi antara RKPD dan kebijakan anggaran menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam paparannya, Yamani juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama setahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin tercatat 74,98 poin dengan kategori tinggi. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 2,91 persen, sementara pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan III 2025 berada di angka 4,26 persen.
Ketimpangan pendapatan menunjukkan tren membaik dengan gini rasio sebesar 0,236. Di bidang tata kelola keuangan, Pemkab Tapin kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Evaluasi akuntabilitas kinerja juga menunjukkan hasil positif dengan raihan predikat BB dan nilai 74,24.
Pada sektor pemerintahan berbasis elektronik, indeks SPBE mencapai 3,95 dengan kategori sangat baik. Sementara indeks SPIP berada di angka 3,53 dengan kategori terdefinisi baik. Capaian tersebut menunjukkan penguatan sistem pengendalian internal dan digitalisasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tapin.
Sektor pelayanan publik pun mencatat peningkatan. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) meraih penghargaan kategori madya. Pelayanan administrasi kependudukan memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kabupaten Tapin juga dinobatkan sebagai kabupaten sangat inovatif dalam Government Award, berkinerja baik dalam penurunan stunting, serta meraih Mandaya Award sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Melalui Forum Lintas Perangkat Daerah ini, Pemkab Tapin menegaskan komitmennya untuk memastikan RKPD 2027 tersusun secara komprehensif, partisipatif, dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah berharap seluruh perangkat daerah dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran guna mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
