Headline9.com, MARTAPURA – Empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dirotasi Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, dalam pelantikan yang digelar di Lantai 2 Mahligai Sultan Adam, Martapura, Senin (27/4/2026).
Rotasi ini menyasar ke pergeseran posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai strategis.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Anna Rosida Santi, kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sementara itu, Akhmad Bayhaqie yang sebelumnya memimpin Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), bergeser menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), menggantikan posisi yang ditinggalkan I Gusti Made Suryawati.
Nama lain yang ikut bergeser adalah Nashrullah Shadiq. Dari posisi Kepala Bapperida, ia kini dipercaya memimpin Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), mengisi kursi yang ditinggalkan Achmad Dzulyadaini sejak purna tugas pada Januari 2026.
Adapun Rakhmat Dhani, yang sebelumnya menjabat Asisten III Bidang Administrasi Umum, kini menduduki posisi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Banjar.
Dalam arahannya, Saidi Mansyur menekankan pentingnya peningkatan kualitas program, baik pembangunan fisik maupun pelayanan publik. Ia juga meminta seluruh SKPD memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam menangani isu strategis daerah seperti kesehatan dan kemiskinan.
“Keputusan hari ini adalah yang terbaik. Saya yakin pejabat yang dilantik bisa segera beradaptasi dan menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Namun, rotasi ini tak lepas dari sorotan. Muncul dugaan bahwa pergeseran jabatan berkaitan dengan dinamika di lapangan, termasuk kritik terhadap sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah dalam APBD 2025.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat senilai lebih dari Rp8 miliar, penataan lanjutan Etalase Kota Martapura sebesar Rp5,5 miliar, hingga proyek pembangunan pagar Mapolres Banjar senilai Rp1,4 miliar yang dilaporkan mengalami perlambatan. Sejumlah proyek tersebut bahkan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan bahwa rotasi dilakukan murni untuk mengisi kekosongan jabatan kepala SKPD serta mendorong percepatan program strategis pemerintah pusat di daerah.
“Fokus kita pada penguatan perencanaan, termasuk dukungan terhadap program prioritas seperti Koperasi Merah Putih, serta pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD). Artinya bukan dinamika,” jelasnya.
Meski diklaim sebagai upaya mengisi kekosongan, rotasi ini justru menyisakan delapan posisi JPT yang belum terisi, yakni di Dinas PUPRP, DPRKPLH, DPMTSP, Satpol PP, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), serta Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Banjar. “Seluruh posisi kosong itu akan segera melalui proses asesmen,” tambah Yudi.
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banjar yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) disebut tinggal menunggu tahapan asesmen dari Kementerian Dalam Negeri.
Di tengah penegasan pemerintah daerah, satu hal belum sepenuhnya reda: apakah rotasi ini sekadar mengisi kursi kosong, atau bagian dari penataan ulang di tengah sorotan proyek-proyek besar yang masih menyisakan tanda tanya.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
