Headline9.com, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur mendorong kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan aset masyarakat.
Hal itu disampaikan Saidi saat menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Rabu (2/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 40 sertifikat hak atas tanah diserahkan secara simbolis kepada warga dari dua desa. Total luas tanah yang diserahkan mencapai 6.209 meter persegi.
Saidi menilai penyerahan sertifikat menjadi langkah penting agar masyarakat memiliki legalitas yang jelas atas tanah yang ditempati.
“Semoga sertifikat tanah dimanfaatkan dengan baik. Kami berpesan agar sertifikat tidak digadaikan, tetapi dijaga sebagai legalitas dan kepastian hukum bagi anak cucu,” kata Saidi.
Ia juga mendorong warga memanfaatkan program pemerintah daerah untuk kebutuhan permodalan usaha. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menjadikan sertifikat tanah sebagai agunan karena Pemkab Banjar memiliki program KURMA MANIS, yakni pembiayaan modal usaha tanpa bunga.
Sementara itu, Rifqinizamy Karsyuda mengatakan kepastian status tanah menjadi syarat penting sebelum pemerintah menyalurkan bantuan perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.
“Sekarang kita pastikan status tanahnya clear and clean terlebih dahulu, baru rumahnya dibedah,” ujarnya.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyebut sepanjang 2026 sebanyak 3.154 sertifikat telah diterbitkan di Kalimantan Selatan. Pemerintah menargetkan penerbitan terus bertambah melalui pendataan berbasis desil.
Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat MBR memiliki tanah dan hunian yang legal, aman, serta didukung infrastruktur dasar.
