headline9.com, BATULICIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin mengapresiasi Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif atas penyediaan penerangan jalan di koridor Mantewe-Banjarbaru. Fasilitas tersebut dinilai mendukung keselamatan dan mobilitas masyarakat pada jalur penghubung Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar.
Apresiasi itu disampaikan Muhidin dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (31/8/2026) di Banjarmasin.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menilai dukungan pemerintah kabupaten terhadap fasilitas publik di jalur antardaerah penting untuk menunjang konektivitas. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Tanah Bumbu atas penerangan di ruas bypass Batulicin-Banjarbaru yang berada di perbatasan Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar.
“Sinergi seperti inilah yang harus terus kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif atas dukungan penerangan jalan bypass Batulicin–Banjarbaru di perbatasan Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar,” ujar Muhidin.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memasang Alat Penerangan Jalan Tenaga Surya (APJTS) pada ruas tersebut. Penerangan dilengkapi pagar pengaman untuk mendukung keamanan fasilitas sekaligus memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan.
Jalur Mantewe-Banjarbaru merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Tanah Bumbu dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Ruas ini digunakan untuk pergerakan masyarakat maupun distribusi barang antardaerah.
Dengan penerangan yang tersedia, pengguna jalan memperoleh kondisi yang lebih terang saat melintas pada malam hari. Fasilitas tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas pada jalur yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi.
Selain aspek keselamatan, keberadaan penerangan jalan ikut menunjang kelancaran mobilitas barang dan orang. Akses yang lebih nyaman dapat membantu aktivitas masyarakat dan distribusi komoditas dari wilayah selatan Kalimantan Selatan.
Muhidin mengatakan pembangunan fasilitas publik membutuhkan dukungan lintas pemerintahan agar kebutuhan konektivitas antardaerah dapat ditangani secara lebih terarah.
Kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten juga menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan, termasuk melalui Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa yang ditandatangani pada kegiatan tersebut.
