headline9.com, JAKARTA – Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli meminta dukungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI terkait rencana pemanfaatan kawasan cagar alam untuk pembangunan jalan akses menuju pelabuhan penyeberangan baru milik pemerintah daerah. Permohonan tersebut disampaikan dalam audiensi di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Audiensi dengan Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) itu membahas kebutuhan akses darat untuk mendukung pembangunan pelabuhan yang direncanakan memperkuat konektivitas antara wilayah Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan di Pulau Kalimantan.
Rusli menjelaskan, selama ini layanan penyeberangan antara kedua wilayah masih mengandalkan dua pelabuhan swasta dengan kapasitas terbatas. Di sisi lain, kebutuhan mobilitas masyarakat terus meningkat sehingga diperlukan fasilitas penyeberangan yang lebih mudah diakses.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ujarnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang telah beroperasi. Pelabuhan itu direncanakan dikelola perusahaan daerah agar pelayanan penyeberangan dapat mendukung kepentingan masyarakat.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh Perusda, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” kata Rusli.
Ia memaparkan, pemerintah daerah telah membuka dan mengerjakan jalan sepanjang sekitar dua kilometer dari pusat perkantoran menuju bibir sungai. Setelah menyeberangi sungai selebar sekitar 40–50 meter, terdapat jalan sepanjang 2,5 kilometer yang masuk kawasan cagar alam.
Jalur tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai akses menuju Kotabaru Daratan. Namun, rencana pemanfaatan kawasan itu memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rusli menargetkan pembangunan pelabuhan dapat direalisasikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemkab Kotabaru juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan merencanakan dukungan anggaran untuk pembangunan pelabuhan pada 2028.
Ia menegaskan, keberadaan pelabuhan baru menjadi kebutuhan masyarakat untuk memperlancar transportasi antarkawasan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar rencana tersebut dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai prosedur.
Dalam audiensi tersebut, Rusli didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru beserta jajaran. Rombongan diterima Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kemenhut RI, Yana Juhana.
Pemkab Kotabaru berharap koordinasi tersebut dapat memperjelas langkah yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan akses pelabuhan, sekaligus memastikan rencana pembangunan memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan hutan dan konservasi.
