Headline9.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB). Selain penerimaan yang dinilai masih minim, kejelasan target dan dasar hukum pemungutan retribusi perusahaan tersebut juga menjadi perhatian.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora, mengatakan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) mulai menunjukkan kinerja positif. Namun, Perumda PBB masih perlu dievaluasi karena belum mampu menyampaikan capaian pendapatan secara jelas.
“Angkanya belum jelas dan masih abu-abu. Pendapatannya masih rendah dan perlu dievaluasi. Direkturnya juga tidak bisa menyampaikan capaian realisasi 2026,” ujarnya kepada awak media, usai rapat Badan Anggaran (Banggar), Selasa (20/10/2026).
Menurut Irwan, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri ialah belum jelasnya dasar hukum pemungutan retribusi yang dilakukan Perumda PBB. Ia menilai ketentuan mengenai target penerimaan juga perlu diperjelas agar kinerja perusahaan dapat diukur secara transparan.
Ia bahkan membuka peluang pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD untuk mengkaji persoalan tersebut, termasuk menelaah ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar pengelolaan retribusi.
“Ini perlu menjadi perhatian. Kalau bisa, kita bentuk pansus untuk mengkaji ulang karena dalam Perbup belum ada mencantumkan nominal target yang harus direalisasikan,” katanya.
Di sisi lain, Irwan menyebut PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar sebagai salah satu BUMD yang dinilai sehat dan mampu menyumbang PAD. Perusahaan itu telah menyerahkan dividen tahun buku 2025 sebesar lebih dari Rp4,965 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Banjar pada 27 April 2026.
Meski demikian, nilai dividen tersebut turun dibandingkan dividen tahun buku 2024 yang diserahkan pada 2025 sebesar lebih dari Rp5,937 miliar.
Sementara itu, PT Baramarta disebut telah menyumbang dividen sebesar Rp2,3 miliar pada 2026, meski masih menanggung kewajiban utang kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Politisi Partai Gerindra itu berharap perbaikan kinerja BUMD dapat terus berlanjut dan pengelolaannya berjalan profesional. Ia juga mengingatkan jajaran direksi agar tidak mengulangi persoalan yang pernah terjadi di perusahaan daerah tersebut.
“Alhamdulillah Baramarta mulai sehat, saya berdoa dan sampai tahajud tiap malam agar Dirut yang ada ini tidak silau dan tidak terseret seperti yang sudah-sudah terjadi. Kita tahu dia adalah putra terbaik,” jelasnya.
Perbedaan kinerja antar-BUMD itu, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar seluruh perusahaan daerah mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Banjar. “Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan target penerimaan, dasar pemungutan, dan realisasi pendapatan tercatat secara jelas,” tutupnya.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
