headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Astambul dan Martapura Timur dengan konsep agrobisnis, sekaligus memperhatikan risiko banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penyusunan tersebut dibahas melalui Rapat Konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Novotel Banjarbaru, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar itu dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea.
Yudi berharap konsultasi publik tersebut menghasilkan masukan dari para pemangku kepentingan, terutama masyarakat Astambul dan Martapura Timur, agar dokumen RDTR dapat diterapkan sesuai kondisi lapangan.
“Karena secara dasar hukumnya akan mengikat nanti kepada perencanaan pembangunan ke depan, terkait dengan perizinan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut Yudi, kedua kecamatan tersebut diarahkan menjadi kawasan agrobisnis dengan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan.
Selain penguatan sektor ekonomi, penyusunan RDTR juga mempertimbangkan kondisi wilayah yang rawan banjir dan karhutla.
Ia menegaskan, arah pembangunan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan risiko terdampak bencana.
Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Iwan Junaidi mengatakan, konsep agrobisnis di Astambul dan Martapura Timur diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan.
Penyusunan RDTR juga mempertimbangkan kondisi alam kedua kecamatan yang memiliki kerawanan terhadap banjir dan karhutla.
Iwan menjelaskan, penyusunan RDTR untuk dua kecamatan tersebut dilaksanakan pada tahun ini. Selanjutnya, Pemkab Banjar akan menyusun dokumen serupa untuk kecamatan lain yang belum memilikinya.
“Dengan adanya tersusun RDTR ini, kita dapat melakukan pembangunan ke depan sesuai dengan kearifan lokal di daerah-daerah tersebut,” harapnya.
Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Kementerian ATR/BPN, aparat desa, pemerintah Kecamatan Astambul dan Martapura Timur, instansi vertikal, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
