Fasilitas Pelayanan Disdukcapil Banjar Tidak Nyaman. Dipungut Ongkos Parkir, Sempit dan Bocor Kehujanan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit
Basah-basahan menunggu antrean rekam KTP di samping Kantor Disdukcapil Banjar

HEADLINE9.COM, MARTAPURA – Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Fasilitas pelayanan jauh dari rasa nyaman, hal itu dibuktikan kemarin (12/11/2018) siang. ketika sedang penuh-penuhnya pelayanan dan turun hujan, warga yang tinggal jauh kebasahan akibat buruknya kualitas ruang tunggu.

minim tempat duduk mengakibatkan masyarkat memilih menunggu di luar

Pasalnya, saat hujan turun masyarakat terpaksa merasakan dinginnya hujan dan percikan air dikarenakan ruangan untuk berteduh tidak memadai. Keadaan makin parah saat berada di ruangan perekaman KTP elektronik, di mana saat itu hujan yang turun merembes ke ruangan perekaman. Dinding ruangan dipenuhi aliran air.

Tentunya dengan kondisi seperti itu dikeluhkan oleh beberapa masyarakat yang ingin mengurus atau membuat identitas kependudukan. “Harusnya kantor untuk pelayanan masyarakat lebih bagus. Kan ruang tunggu pelayanan tidak cukup, terpaksa mengalah di luar ruangan. Pas hujan, kami bigung mau berteduh, di luar tidak ada fasilitas tempat duduk,” kata Gatot, warga Desa Baru, Kecamatan Karang Intan yang saat itu ingin melakukan perekaman KTP.

BACA JUGA :  Kabupaten Banjar Kini Miliki MPP Barokah.
potret kantor pelayanan kependudukan. tanpa kanopi, masyarakat berdesakan berteduh dari hujan karena di dalam kantor ruang sangat sempit

Kritik senada diungkapkan oleh, Arbani dari Gambut. Jauh-jauh ke Martapura menemani anak yang dijadwalkan melakukan rekam KTP, tapi apa yang dilihat. Arbani kaget, ruangan untuk melakukan perekaman KTP sangat tidak layak, selain terkena bias hujan, air juga masuk melalui dinding.

“Harusnya ruangannya lebih layak lagi, temapt duduknya juga ditambah, ini kita berdiri menunggu giliran, harus dibenahi secepatnya. Kami ini orang jauh,” keluhnya.

Selain kondisi kantor, sebagian masyarakat juga menyayangkan adanya pungutan untuk parkir, meski tak banyak nilainya, namun untuk layanan masyarakat harusnya tidak ada biaya parkir. Masyarakat diminta parkir sebesar Rp2 ribu. “Masa, halaman kantor ada pungutan parkir dan dibiarkan oleh dinas,” timpal Idris, salah satu warga yang mengurus Kartu Keluarga.

Kepala Disdukcapil Azwar mengakui kondisi kantornya seperti yang dikeluhkan, Menurutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan pemasangan kanopi dari tempat parkir hingga samping menuju tempat perekaman E_KTP. Kantor layanan kependudukan sangat kecil sehingga beberapa ruang pelayanan berada di luar ruang kantor, tepatnya di samping.

BACA JUGA :  Pelatihan Membuat Aksesoris Ditempat Wisata

“Ruang untuk pelayanan di dalam sudah penuh, dan saat hujan turun menambah terganggunya pelayanan untuk masyarakat, ”katanya.

Selain menambah kanopi, Azwar juga berencana akan membeli tempat duduk tambahan untuk masyarakat yang menunggu giliran. Rencananya, pekan depan mulai kita dilaksanakan kendati anggaran membeli tempat duduk itu tidak ada.

Sementara itu, mengenai pungutan biaya parkir, Azwar tidak pernah memberikan tugas kepada siapa pun untuk mengelola parkir di halaman kantornya. Kemungkinan, akibat tempat parkir yang sempat, ada masyarakat yang membantu merapikan dan membantu masyarakat dalam menyusun sepeda motor mereka.

Telah ada komitmen tidak memungut biaya, karena kalau ada pungutan harus resmi. Dan kalau kenyataannya ada pungutan, mungkin pemilik sepeda motornya sendiri yang mengasih. Tapi kalau dari juru parkir sendiri yang melakukan pungutan maka akan dilaporkan.

“Menghindari pungutan liar untuk parkir, ke depannya akan ada petugas resmi untuk menjadi juru parkir, “pungkasnya.

Baca Juga