headline9.com, BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan pelayanan publik melalui bimbingan teknis SP4N-LAPOR! yang diikuti 145 pejabat penghubung.
Kegiatan yang dirangkai dengan sosialisasi keamanan informasi tersebut berlangsung di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/11/2026).
Bimtek dibuka Sekretaris Diskominfo Kota Banjarbaru, Ahmad Syarief Nizami, mewakili Kepala Diskominfo Muhammad Agus Adrian.
Dalam sambutan Kepala Diskominfo yang dibacakannya, Ahmad Syarief menegaskan bahwa pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga kecepatan, ketepatan, dan kualitas tindak lanjut.
Ia mengingatkan admin dan pejabat penghubung agar aktif memantau penanganan setiap aduan hingga tuntas, termasuk memberikan tanggapan kepada pelapor melalui aplikasi apabila terdapat balasan dari masyarakat.
Langkah tersebut diperlukan agar laporan yang sudah ditangani di lapangan tidak tetap berstatus dalam proses akibat belum diperbaruinya informasi pada sistem.
Ahmad Syarief juga meminta pengelola mengoptimalkan fitur Form Manual untuk mencatat pengaduan yang diterima melalui saluran lain, seperti tatap muka, telepon, WhatsApp, dan media sosial.
Dengan fitur tersebut, aduan yang masuk melalui berbagai saluran dapat terdokumentasi dalam sistem SP4N-LAPOR! secara terintegrasi.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah mendukung penilaian kinerja pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR! tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Penilaian tersebut mencakup tiga indikator, yakni jumlah aduan dengan bobot 50 persen, kecepatan tindak lanjut 40 persen, serta performa pengelolaan pengaduan sebesar 10 persen.
Untuk kecepatan tindak lanjut, target rata-rata penanganan ditetapkan maksimal tiga hari kerja. Sementara indikator performa mencakup kelengkapan regulasi, surat keputusan tim, SOP, maklumat pelayanan, inovasi, hingga publikasi.
Terkait keamanan informasi, Ahmad Syarief mengingatkan seluruh admin agar menjaga kerahasiaan data pribadi pelapor, terutama ketika menangani aduan melalui fitur rahasia.
Ia menegaskan keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi, tetapi juga seluruh pengelola pengaduan.
Bimtek tersebut diikuti 145 pejabat penghubung dan dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama pada 16 November 2026 melibatkan admin dari 32 SKPD, kecamatan, 20 kelurahan, serta PTAM Intan Banjar.
Sesi kedua dijadwalkan Kamis (19/11/2026), dengan peserta dari 10 puskesmas, 68 SDN, dan 14 SMPN se-Kota Banjarbaru.
Melalui pembinaan tersebut, Diskominfo berharap kapasitas pengelola pengaduan semakin meningkat sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

