BerandaDPRD KAB BANJARSerapan Belanja SKPD Rendah, DPRD Kabupaten Banjar Soroti Potensi SiLPA hingga Rp4...

Serapan Belanja SKPD Rendah, DPRD Kabupaten Banjar Soroti Potensi SiLPA hingga Rp4 Miliar

Headline9.com, MARTAPURA – Rendahnya realisasi belanja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar menjadi sorotan Komisi I DPRD. Sejumlah anggaran kegiatan terancam tidak terserap hingga akhir 2026 dan berpotensi menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, mengungkapkan Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi salah satu SKPD dengan realisasi belanja yang belum maksimal. Dari total anggaran kegiatan sekitar Rp40 miliar, serapannya diperkirakan baru mencapai 60 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi kendala pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan mandatori pemerintah pusat serta belum tersedianya petunjuk teknis (juknis).

“Rendah serapan ini ada alasannya. Penyebabnya terbentur mandatori pusat dan kebetulan kegiatan mereka (Inspektorat) juga tak memiliki petunjuk teknis (juknis). Serapannya baru 60 persen secara kalkulasinya anggaran kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar sekitar Rp40 miliar,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (16/11/2026).

Amiruddin memperkirakan anggaran yang tidak dapat direalisasikan tersebut berpotensi menjadi SiLPA sekitar Rp2 miliar hingga Rp4 miliar. Padahal, anggaran itu telah dialokasikan melalui APBD untuk membiayai kegiatan yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat.

BACA JUGA :  Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar Nilai Anggaran SKPD Belum Tepat Sasaran

“Kemungkinan akan masuk jadi SiLPA sekitar Rp2–Rp4 miliar. Itu sebenarnya kegiatan mandatori dari pusat yang dianggarkan di APBD,” katanya.

Selain persoalan serapan belanja, Komisi I juga menyoroti terbatasnya kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat usulan tambahan anggaran dari sejumlah SKPD untuk 2027 harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.

Amiruddin mengatakan, hasil pembahasan bersama mitra kerja Komisi I menunjukkan adanya pengurangan anggaran dalam jumlah cukup besar. Bahkan, beberapa SKPD mengalami pemangkasan hingga Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.

“Ada yang sampai Rp2 miliar, bahkan ada Rp3–5 miliar. Memang mitra di Komisi I DPRD untuk serapan belanjanya ada yang bagus, tetapi kita juga akan berikan perhatian kepada yang belanjanya tidak maksimal dan tentu ada solusinya,” ujarnya.

Ia menyebut usulan anggaran kegiatan untuk 2027 cukup beragam, mulai dari Rp300 juta hingga Rp2 miliar. Namun, setiap pengajuan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal agar belanja daerah tetap terkendali.

BACA JUGA :  Lamban dan Tak Ada Kejelasan, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Belum Terima Berkas PAW

Kegiatan yang dinilai kurang mendesak, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, menjadi bagian yang perlu dievaluasi untuk dipangkas.

“Bervariasi ya, ada yang mengusulkan belanja kegiatan Rp300 juta, Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Tapi lihat lagi kemampuan fiskal kita tadi, mau tidak mau tetap ada pemangkasan anggaran. Misalnya kegiatan yang isinya perjalanan dinas sampai sifatnya seremonial, dipangkas,” paparnya.

Meski demikian, Amiruddin menyebut sejumlah SKPD masih mampu merealisasikan belanja dengan baik. Di antaranya BKPSDM, DPMPTSP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BPBD.

Evaluasi melalui RDP, lanjutnya, diperlukan untuk mengidentifikasi kendala penyerapan anggaran sekaligus mencari solusi agar pengelolaan belanja daerah pada tahun berikutnya lebih optimal dan sesuai kemampuan fiskal.

“Ke depannya sebagai langkah antisipasi agar anggaran tetap terjaga, pengelolaannya maksimal, tentu rapat yang dilaksanakan ini penting,” tutupnya.

Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah

- Advertisment -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
headline9.com
headline9.com
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular