HEADLINE9.COM.BANJARBARU – Dikabarkan sebelumnya Kemendagri telah mengantongi data sementara dari laporan desa fiktif yang berjumlah 56 desa. Dimana salah satu desa tersebut di temukan di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Desa tersebut bernama Desa Wonorejo yang masuk dalam wilayah Kabupaten Balangan, Kalsel.
Hal ini dibenarkan oleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan Zulkifli yang mengatakan, memang benar ada Desa Wonorejo yang kini sudah tidak ada lagi penghuninya, namun ia menolak jika desa tersebut dikatakan desa fiktif.
“Jadi desa Wonorejo ini bisa saya bilang kurang tepat jika dikatakan desa fiktif karena desa itu masih terdaftar di Kemendagri, dan masih ada datanya” ujarnya kepada headline9.com saat ditemui di ruangannya, Jumat (08/11/2019) siang.
Ia menceritakan, dahulu desa ini resmi ada meskipun dalam dua tahun kebelakang sudah ditinggal pergi penduduknya.
“Itu desa resmi dahulu kode nya ada, data ada tapi ya sekarang sudah pindah, dua tahun terakhir ini lahannya di beli perusahaan” ujarnya lagi.
Hal itu terjadi karena pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak menjual lahannya ke perusahaan.
“Itu terserah mereka, kami tidak bisa melarang, dan disana sudah tidak ada lagi kepala desanya, sementara untuk menerima atau mengambil uang itu harus ada kepala desa dan perangkat desa lainnya dengan banyak prosedur” jelasnya.
Sehingga, uang yang disalurkan dari pemerintah pusat tidak dapat diambil.
“Intinya disini tidak ada korupsi, jadi setelah disalurkan ke desa, dikembalikan lagi ke pusat. Sehingga tidak ada lagi penyaluran ke desa tersebut. Selalu dikembalikan ke pusat karena tidak ada yang mengelola uangnya” tegas Zulkifli
Ia mengungkapkan jika sudah dari dua tahun yang lalu pihaknya meminta untuk penghapusan desa Wonorejo tersebut namun sampai sekarang desa itu masih terdafar di kemendagri.
“Pemerintah Kab.Balangan telah menyampaikan untuk menghapuskan desa itu sejak dulu, tapi nyatanya masih ada, saya tidak menyalahkan Kemendagri ya, karena saya sadar Indonesia kaya SOP” lanjutnya.
Yang mana, menurutnya dengan banyaknya prosedur atau SOP di Indonesia mengakibatkan lamanya proses penghapusan desa Wonorejo ini.
“Kementrian keuangan juga tidak mau mengambil resiko jadi tetap disalurkan karena acuan Kemendagri tadi. Tapi saya tegaskan di Kalsel uangnya dikembalikan terus” tegasnya.
Kini pihaknya ngusahakan kembali mengusulkan agar segera dihapuskan
untuk menghindari isu isu negatif mengenai desa fiktif di Kalsel yang menerima dana desa.
“Biar tidak ribet lagi kami mengembalikan dana, SOP itu panjang sehingga tidak mudah ya, tapi kita usahakan terus” pungkasnya.
Untuk diketahui, tercatat sebanyak 1874 desa di Kalsel sebagai penerima dana desa dari pemerintah pusat, dan salah satunya desa Wonorejo.
“Jadi sampai sekarang masih 1874 desa yang mendapat dana desa itu, seharusnya, real nya itu 1873 desa” tutupnya.
Penulis Putri.
