headline9.com, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan komitmennya memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Tapin H Juanda usai mengikuti Penyampaian Hasil Evaluasi SPIP-T Tahun 2025 dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan serta Penganggaran Tahun 2026 yang digelar secara daring oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (24/2/2026). Kegiatan berlangsung di Command Center Kantor Sekretariat Daerah Tapin, Rantau.
“Penguatan SPIP-T merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” tegas H Juanda.
Ia menekankan, Pemkab Tapin tidak ingin sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan memastikan sistem pengendalian intern benar-benar berjalan optimal di setiap perangkat daerah. Menurutnya, SPIP-T harus menjadi budaya kerja, bukan hanya instrumen penilaian.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui platform Google Meet tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Agenda ini menjadi bagian dari langkah strategis penguatan SPIP-T guna mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
H Juanda menyebut, perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan menjadi fokus berkelanjutan pemerintah daerah. Ia menilai, integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan menjadi kunci agar program pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Muara dari seluruh upaya ini adalah pelayanan publik yang lebih baik, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan hasil evaluasi SPIP-T Tahun 2025 yang difokuskan pada penilaian mandiri (PM) dan penjaminan kualitas (PK). Evaluasi maturitas SPIP mencakup lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Kelima unsur tersebut menjadi indikator penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, standar akuntabilitas, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan sistem sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang terukur.
H Juanda berharap sinergi dan pembinaan dari BPKP Kalsel terus diperkuat agar sistem pengendalian intern di Kabupaten Tapin semakin matang dan terintegrasi. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah proaktif menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
“Evaluasi ini bukan sekadar penilaian angka. Ini menjadi cermin komitmen kita dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Saat ini, proses evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dan perencanaan Tahun 2026 masih berlangsung secara intensif oleh BPKP bersama instansi pemerintah pusat dan daerah.
Bagi Pemkab Tapin, momentum tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Dengan pengendalian intern yang kuat dan terintegrasi, pemerintah daerah optimistis mampu menjaga akuntabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin.
