headline9.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Hotel Galaxy, Rabu (29/4/2026), guna mempercepat pemerataan akses digital di wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam sambutan tertulis yang disampaikan melalui Asisten Administrasi Umum Dinansyah, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seiring meningkatnya ketergantungan layanan publik terhadap konektivitas digital.
“Pemprov Kalsel selaku wakil pusat di daerah memberikan perhatian penuh pada kegiatan rapat ini. Kita tahu bahwa akses internet saat ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menyampaikan, masih adanya wilayah blankspot di Kalimantan Selatan dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi geografis wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, hingga keterbatasan infrastruktur jaringan.
Menurutnya, persoalan blankspot tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta operator telekomunikasi.
“Keberhasilan kita dalam mengatasi blankspot tentunya sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pihak operator telekomunikasi,” kata Muhidin.
Ia juga menyoroti wilayah blankspot di luar kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan kolaborasi melalui penyediaan infrastruktur pendukung oleh pemerintah daerah dan pengembangan jaringan oleh operator.
“Dengan kerja sama seperti ini, diharapkan pembangunan jaringan dapat lebih cepat dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Melalui rakor tersebut, Gubernur Muhidin berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi, menentukan wilayah prioritas, serta menyusun langkah konkret untuk mempercepat pemerataan akses digital di Kalimantan Selatan.
“Saya berharap kita dapat menyamakan persepsi mengenai kondisi yang ada, menentukan wilayah prioritas secara bersama, serta menyusun langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan, agar pemerataan akses digital di Kalsel dapat segera terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan M Muslim mengungkapkan, hingga April 2026 masih terdapat 201 desa di Kalimantan Selatan yang belum terjangkau konektivitas digital dari total 2.015 desa di 13 kabupaten/kota.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, para bupati dan wali kota atau perwakilan, jajaran Dinas Kominfo kabupaten/kota, serta penyelenggara layanan telekomunikasi di wilayah Kalsel.
Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Kalimantan Selatan, serta pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang membahas kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur digital.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan akses digital yang adil dan merata sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
