Headline9.com, MARTAPURA – Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar menyoroti kinerja sejumlah aset dan program strategis milik Pemkab Banjar yang dinilai belum berjalan optimal. Besarnya anggaran yang dikucurkan melalui APBD disebut belum sebanding dengan output maupun dampak yang dirasakan masyarakat.
Sorotan itu mencuat saat pembahasan program kegiatan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjelang APBD Perubahan. Hampir seluruh SKPD disebut mengusulkan penambahan anggaran, termasuk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Kursani, mengatakan penambahan anggaran sah saja diajukan. Namun, menurutnya, penggunaan anggaran harus benar-benar berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar memperbanyak proyek fisik.
“Memang rata-rata menginginkan belanja kegiatan ditambah termasuk tadi Disporabudpar,” ujarnya, usai RDP, Jumat (5/6/2026).
Meski demikian, ia menilai sejumlah program Disbudporapar justru melenceng dari substansi utama tugas dinas tersebut. Bahkan, beberapa kegiatan dianggap tidak menyentuh kebutuhan mendasar sektor kebudayaan. “Banyak hal-hal yang di luar konteks termasuk Pasar Wadai Ramadan dan kita lihat Disbudporapar lebih memprioritaskan kegiatan fisik ketimbang menyentuh manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Kursani secara khusus menyoroti mulai meredupnya sejumlah kesenian tradisional Banjar yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menyebut kesenian Mamanda di Kecamatan Sungai Tabuk kini nyaris kehilangan regenerasi.
“Di Kecamatan Sungai Tabuk contohnya, tolong lah diperhatikan karena kondisinya hampir punah, sayang tidak ada penerusnya. Artinya perlu dukungan karena itu kebudayaan kita,” tegas politisi PAN tersebut.
Selain Mamanda, ia juga meminta pelestarian Sinoman Hadrah mendapat perhatian lebih serius. Menurutnya, arah kebijakan kebudayaan saat ini masih belum fokus pada upaya menjaga identitas budaya lokal. “Ada lagi satu yakni Sinoman Hadrah itu juga perlu dilestarikan. Kalau saya lihat arah ke kebudayaannya kurang,” tambahnya.
Tak hanya sektor kebudayaan, Komisi IV juga menyoroti layanan dan kondisi fasilitas di RSUD Ratu Zalecha Martapura. Meski pelayanan rumah sakit dinilai cukup baik, DPRD menilai kondisi fisik bangunan perlu mendapat pembenahan.
“Kalau layanan sebenarnya tidak masalah, cuma gedung fisiknya perlu penyegaran. Kalau itu diperlukan, kami siap memperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar),” katanya.
Ia menyebut pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) kemungkinan akan disahkan sekitar Agustus hingga Oktober mendatang apabila tidak ada hambatan.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga menyinggung proyek pembangunan RS Tipe D di Kecamatan Gambut dan RS Danau Salak di Kecamatan Mataraman yang direncanakan menggunakan skema multi years.
Selain proyek rumah sakit, DPRD turut memberi catatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) Banjar terkait banyaknya aset yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, termasuk keberadaan Puskesmas Martapura 2.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian yakni terkait Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Meski sempat menjadi sorotan, Kursani menyebut persoalan tersebut telah ditangani dan diselesaikan oleh dinas terkait. “Tapi permasalahan itu sudah bisa diselesaikan mereka dan ini bentuk pelayanan,” pungkasnya.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
