headline9.com – BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan harus menyesuaikan kembali program dan kegiatan dalam perubahan APBD 2026 setelah kebijakan pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah sekitar Rp54 miliar. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (3/8/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan perubahan anggaran dilakukan sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang memengaruhi pendapatan transfer ke daerah.
“Secara keseluruhan tidak banyak berubah, namun ada pengurangan anggaran karena pemotongan dana desa dari pemerintah pusat lebih dari Rp50 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pendirian Koperasi Merah Putih, sehingga alokasi yang sebelumnya ditransfer ke daerah ditarik kembali oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Fakhriyanto, kebijakan tersebut membuat alokasi anggaran Kabupaten Balangan berkurang sekitar Rp54 miliar. Sementara itu, ruang untuk meningkatkan pendapatan dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi fiskal tersebut membuat Pemkab Balangan harus memilah kembali program yang akan tetap dijalankan. Sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak berpotensi ditunda atau bahkan dibatalkan.
“Kami memilah kembali program yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, bahkan dibatalkan, dengan tetap memperhatikan perkembangan dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan,” katanya.
Meski ruang fiskal menyempit, Fakhriyanto menegaskan arah pembangunan daerah tidak berubah. Pemerintah tetap mengacu pada enam prioritas pembangunan Kabupaten Balangan 2026.
Prioritas tersebut mencakup pembangunan infrastruktur; penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; penguatan kehidupan sosial, budaya dan keagamaan; serta peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Penyesuaian anggaran tersebut diharapkan tidak mengganggu program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pemerintah daerah akan mengarahkan belanja pada kegiatan yang dianggap paling penting dan memiliki manfaat besar.
Fakhriyanto berharap perubahan APBD 2026 tetap mampu menopang pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan serta memperbaiki berbagai indikator pembangunan di Kabupaten Balangan.
Dengan berkurangnya dana transfer, pemerintah daerah kini dituntut lebih selektif dalam menentukan belanja. Optimalisasi PAD dan ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar keterbatasan anggaran tidak menghambat target pembangunan Balangan.
