Headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pembangunan kawasan perdesaan dengan mendorong kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat agar potensi desa dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan 2026, Kamis (9/7/2026). Rakor diikuti perwakilan pemerintah kabupaten, Bappeda, Dinas PMD, serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
Sekretaris Dinas PMD Kalsel Raden Mas Ernato Surya Jaya mengatakan pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan agar program benar-benar sesuai kebutuhan desa.
“Pembangunan kawasan perdesaan harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan desa,” ujarnya.
Pemprov Kalsel, kata dia, terus memberikan fasilitasi kebijakan, pendampingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pembinaan kepada pemerintah kabupaten dalam mengembangkan kawasan perdesaan.
Untuk periode 2025–2029, terdapat tiga kawasan perdesaan yang menjadi prioritas nasional di Kalsel, yakni Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, Kawasan Agrowisata Kabupaten Tabalong, dan Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Tanah Bumbu.
Di luar tiga kawasan tersebut, sejumlah kabupaten juga mulai mengembangkan kawasan perdesaan berdasarkan potensi unggulan masing-masing.
Namun, pengembangan kawasan perdesaan masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pengelolaan, kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi potensi daerah. Karena itu, rakor diarahkan menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, inovasi, dan mencari solusi antar daerah.
Ernato berharap kolaborasi lintas pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat pemberdayaan desa sehingga pembangunan kawasan perdesaan tidak berhenti pada program, tetapi menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kalsel.
