headline9.com – MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan program Inkubator Bisnis Terpadu sebagai tahap lanjutan pembinaan UMKM untuk mendorong pelaku usaha potensial memiliki sistem bisnis yang lebih kuat dan mampu berkembang secara mandiri.
Program yang disiapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar tersebut menggunakan pola seleksi dan pendampingan intensif.
Dari ratusan pendaftar, sekitar 20 hingga 25 pelaku usaha potensial akan dipilih dalam setiap angkatan. Berbeda dengan pelatihan singkat, peserta inkubator akan mendapatkan pendampingan dalam jangka panjang, antara satu hingga lima tahun.
Materi yang diberikan diarahkan pada kebutuhan praktis pengembangan bisnis. Mulai dari audit pembukuan digital, efisiensi harga pokok penjualan (HPP), pengembangan produk, strategi konten dan branding, pemasaran hingga pemenuhan standar untuk memasuki pasar ekspor.
Kepala Bidang Usaha Mikro DKUMPP Kabupaten Banjar Rudy Mulyadi mengatakan program tersebut diarahkan untuk melahirkan pelaku usaha yang tidak hanya memiliki produk, tetapi juga mempunyai sistem bisnis.
“Targetnya bukan sekadar UMKM yang bisa berjalan, tetapi UMKM yang memiliki sistem dan mampu berkembang secara mandiri,” ujarnya.
Program inkubator menjadi tahap lanjutan dari strategi Pemkab Banjar membangun ekosistem UMKM. Sebelumnya, pembinaan diarahkan pada penguatan fondasi melalui legalitas usaha, tata kelola keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perluasan akses pasar.
Sejumlah produk lokal bahkan mulai difasilitasi untuk mengikuti kurasi jaringan ritel modern. Langkah berikutnya adalah memastikan pelaku usaha yang memiliki potensi pertumbuhan mendapatkan pendampingan lebih intensif. Program tersebut menjadi penting mengingat jumlah UMKM di Kabupaten Banjar mencapai 74.757 pelaku usaha dengan serapan tenaga kerja 102.801 orang.
Namun, sekitar 99,89 persen di antaranya masih berada dalam kategori usaha mikro. Artinya, masih terdapat kesenjangan cukup besar antara jumlah pelaku usaha dengan kapasitas bisnis yang dimiliki. Inkubator bisnis diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan tersebut.
Pelaku usaha tidak hanya diarahkan meningkatkan penjualan, tetapi juga memperbaiki sistem administrasi, efisiensi produksi, kualitas produk, pemasaran dan kemampuan memenuhi standar pasar.
Di sisi lain, Pemkab Banjar bersama DPRD juga tengah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM.
Regulasi tersebut disiapkan sebagai payung hukum agar pembinaan UMKM memiliki keberlanjutan, termasuk penguatan Forum Kewirausahaan Daerah dan fasilitasi terpadu lintas tahun anggaran.
Dengan demikian, strategi pengembangan UMKM Banjar mulai diarahkan pada satu rantai pembinaan: legalitas, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, akses pasar, pendampingan dan pengembangan skala usaha.
Target akhirnya bukan sekadar mempertahankan puluhan ribu usaha mikro yang ada, tetapi menciptakan lebih banyak UMKM yang mampu naik kelas, menyerap tenaga kerja dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah.
