Headline9.com, MARTAPURA – Plaza Pelayanan Publik yang dibangun di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, belum diresmikan. Pasalnya infrastruktur pendukungnya masih belum optimal.
Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan (Bapeda Litbang) Banjar HM Riza Dauly, mengatakan untuk tanggal peresmian Plaza Pelayanan Publik ini masih belum bisa dipastikan.
“Kita menginginkan konsep Plaza Pelayanan Publik ini akan lebih mengedepankan kecepatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khsususnya pelayanan administrasi sehingga tidak perlu lagi pengurusannya ke Martapura (layanan induknya),” bebernya.
Menurutnya, agar pelayanan di Plaza Pelayanan Publik cepat dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), otomatis harus memiliki bandwidth jaringan yang kuat.
“Itu yang belum kita cek keseiapan insfratuktur pendukunganya. Kalau secara bangunan sudah siap. Kita tidak mau gegabah juga, yang nantinya kalau terburu-buru nanti ada yang ketinggalan,” jelasnya.
Jadi sebelum diresmikan oleh Bupati Banjar langsung, lanjut dia, pihaknya akan mencoba membenahi lagi apa saja yang belum optimal.
“Kita juga akan melaksanakan MoU (Memorandum Of Understanding) kepada instansi terkait. Kerja sama ini tentunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal,” ujarnya.
Memang ini adalah salah satu prioritas Bupati Banjar untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya.
Disamping itu, Kepala Bapeda Litbang Banjar tak hanya diamanahkan Bupati Banjar untuk mengoptimallkan Mall Pelayanan Publik saja. Melainkan juga ditantang mengembangkan dua Plaza Pelayanan Publik yakni, di Kecamatan Simpang Empat dan Kertak Hanyar.
“Namun saat ini, baru satu yang dipersiapkan pembangunan dan infrastruktur pendukungnya. Semoga tahun ini bisa dijalankan,” harap HM Riza Dauly.
Bagaimana pun juga, papar HM Riza Dauly, Plaza Pelayanan Publik akan lebih minimalis dari pada Mall Pelayanan Publik. Sehingga pada tahap awal, jenis-jenis pelayanan akan lebih ditekankan dulu. Terutama pelayanan administrasi kependudukan.
“Nah, terkait dengan pelayanan administrasi lainnya seperti Samsat dan lain sebagainya. Akan kita coba bangun kolaborasi dengan instansi terkait. Agar masyarakat yang ada di wilayah tersebut tidak harus ke Martapura lagi. sehingga pembiayaan dan kecepatan pelayanan ini bisa lebih optimal,” tutupnya. (nsh)
