Headline9.com, BANJARMASIN – Resah dengan naiknya harga minyak goreng, BBM hingga isu 3 periode Presiden, ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SEKA turun kejalan melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Jalan Lambung Mangkurat, Kamis (14/4/2022).
Ratusan massa aksi itu, yang dipimpin Koorwil BEM SEKA, Habibillah Al-Badari, menyampaikan tuntutan massa aksi agar DPRD Kalsel dapat memfasilitasi sidang rakyat bersama stakeholder Se Kalimantan Selatan guna membahas permasalahan pangan, dan energi Kalsel.
Diantaranya menurut DPRD Kalsel untuk menyampaikan ke DPR-RI melalui
Dapil Kalsel, agar segera menuntaskan mahal dan langkanya minyak goreng.
Kemudian, massa juga menuntut untuk menurunkan dan stabilkan harga BBM, serta menuntut DPRD kalsel untuk menolak kenaikan PPN.
Berdasarkan tuntutan tersebut BEM SEKA memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya agar pemerintah khususnya pihak terkait, untuk mengkaji ulang dan merevisi dengan segera mungkin terkait regulasi yang berlaku guna menguatkan hukum, serta kebijakan mengenai berbagai permasalahan pangan dan energi yang berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di Kalsel
Pemerintah agar melakukan sebuah pengkajian serta memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan yang dialami masyarakat melalui daftar inventaris masalah, yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, serta mengupayakan pemulihan ekonomi dan harga pokok baik itu pangan dan energi demi keberlangsungan ekonomi yang membaik.
Terakhir pemerintah wajib menjalankan konstitusi UUD 1945 dengan tidak melontarkan wacana Penundaan Pemilu dan Wacana Tiga Periode yang menyalahi amanat konstitusi sekarang serta menyatakan sikap tegas menolak hal tersebut sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini selama tidak ada amandemen.
“Kami juga menolak adanya tiga periode masa jabatan presiden, serta menolak wacana penundaan pemilu,” kata Koorwil Seka, Habibillah Al-Badari.
Aksi BEM SEKA kali ini tidak menggelar mimbar bebas, namun juga menampilkan beberapa teatrikal sindirin untuk orang-orang yang dinilai memiliki kepentingan dan abai dengan penderitaan masyarakat.
Tidak lama itu, salah satu anggota DPRD Kalsel Anggota Fraksi PDIP, HM Rosehan NB SH turun hadir di tengah massa aksi dan mulai berdiskusi dengan para massa.
Setelah terlibat perdebatan yang alot, akhirnya permintaan massa disetujui dengan diadakannya sidang rakyat pada 20 April mendatang.
Tak lama itu, sejumlah massa yang berada di barisan belakang mulai tidak kondusif dan melakukan pembakaran ban bekas.
Kemudian, sebagian massa ditarik mundur oleh koordinator aksi yang diduga terjadi miskomunikasi antara sesama peserta aksi yang dipimpin BEM SEKA.
Iqbal Hambali, salah satu peserta aksi mengakui bahwa, adanya miskomunikasi pada aksi tersebut.
“Miskomunikasi saja, mungkin karena puasa sehingga koordinasi tidak berjalan dengan baik. Kami baru bakar ban, tapi mereka sudah membubarkan diri,” katanya.
Sementara itu Koorwil BEM SEKA Habibillah Al-Badari menjelaskan, peserta aksi membubarkan diri karena sudah mendapatkan respon dari pihak DPRD Provinsi Kalsel.
“Kami bubar karena sudah terpenuhinya apa yang kami inginkan, dan juga sudah dijanjikan adanya sidang rakyat. Kami memahami ada proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sejumlah tuntutan kami,” ucapnya.
Berkaitan soal aksi pembakaran ban bekas di lokasi aksi, Habibillah tegas mengatakan bahwa tindakan tersebut di luar dari kesepakatan BEM SEKA.
“Sejauh ini kami sudah kondusif, melaksanakan aksi sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Jadi aksi pembakaran ban tersebut diluar tanggung jawab BEM SEKA,” tungkasnya. (D)
