Headline9.com, MARTAPURA – Beberapa waktu ini DPRD Kabupaten Banjar diguncsng berbagai isu yang tidak sedap dan terkesan citra negatif. Padahal masih banyak urusan kepentingan daerah yang harus didahulukan.
Permasalahan yang terjadi seperti mulai dari pembagian amplop, polemik perjalanan dinas yang dianggap terlalu banyak, baik yang terjadwal di banmus maupun perjalanan di luar jadwal banmus atas perintah Ketua DPRD, soal pelaporan tanda tangan palsu, serta soal perseteruan saat paripurna yang nyaris adu fisik baru-baru tadi, sampai pemilihan ketua komisi IV yang diklaim sepihak.
Melihat kondisi tersebut, Saidan Pahmi, anggota Fraksi Demokrat ini menyarankan agar pimpinan menyudahi polemik ini, dengan memprioritaskan kepentingan daerah.
Karena menurut Saidan, jika tidak disudahi dampaknya adalah perseteruan di DPRD akan semakin panjang, sehingga sedikit banyaknya akan mengorbankan kepentingan daerah.
“Sebaiknya tiadakan pemilihan pimpinan komisi IV, kemudian fungsi pimpinan komisi diambil alih oleh Ketua DPRD dan atau wakil ketua yang menjadi Koordinator komisi IV. Kalau hanya sekedar memimpin rapat komisi, dalam prakteknya bisa didelegasikan oleh pimpinan DPRD ke anggota Komisi IV,” terang Saidan, menanggapi pemilihan ketua Komisi IV.
Opsi ini ia tawarkan mengingat perseteruan politik ini hanya akan berujung pada konflik yang tidak berkesudahan, sementara agenda penting daerah yang bermuara untuk kepentingan masyarakat cenderung terabaikan. Misalnya soal tunjangan guru yang belum cair, semestinya ini menjadi tugas komisi IV untuk mendorong agar sektor pendidikan tidak terganggu karena tunjangan guru belum dicairkan.
“Belum lagi tugas lainnya terkait dengan urusan kesehatan yang juga menjadi domain komisi IV selain pendidikan. Saat ini kita belum lepas 100% dari pandemi covid-19, sehingga masih perlu perhatian serius terhadap urusan ini, karenanya peran komisi IV dibutuhkan untuk mengawasi dan mengevaluasi keadaan terkini soal pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar,” sambungnya.
Oleh karena itu, dari pada gontok-gontokan saling klaim, menurut Saidan ada baiknya memikirkan kepentingan yang lebih besar lagi, yakni kepentingan masyarakat di Kabupaten Banjar. Jika yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat, tidak masalah harus berseteru saling adu argumen, ini justru yang memunculkan kesan heroiknya DPRD, bukan gaduh hanya seputar perebutan kursi pimpinan komisi.
“Sebagai autokritik, saya menyarankan agar DPRD berbenah untuk memperbaiki diri, karena citra DPRD Banjar yang ditampilkan di publik beberapa waktu ini kurang baik,” ujarnya mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di DPRD Banjar beberapa bulan terakhir.
Oleh karena itu, Saidan berharap agar citra negatif tersebut dapat dinetralisir, maka DPRD harus bekerja dengan memprioritaskan agenda-agenda kepentingan rakyat yang menjadi isu utama yang diperjuangkan DPRD, bukan memprioritaskan perseteruan politik ke ruang publik
