Headline9.com, MARTAPURA – Sekda Banjar, HM Hilman, membuka acara sosialisasi eSPOP yang digelar di Aula Barakat Lantai II Martapura, Kamis (13/4/2023).
Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka percepatan penerbitan SPBT PBB P5L tahun pajak 2022 dan menjamin ketepatan laporan objek pajak PBB P5L yang berdampak pada penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari sektor pajak bagi hasil pusat.
Dalam sambutannya, Hilman menyampaikan bahwa eSPOP merupakan terobosan dalam penyelenggaraan perpajakan.
Fitur ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan objek pajak yang dimilikinya. Wajib pajak dapat mengisi dan mengedit secara online melalui portal Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“eSPOP adalah salah satu fitur penyampaian formulir SPOP PBB P5L secara elektronik. Fitur ini membuat proses penyampaian dan pengembalian SPOP yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara elektronik sehingga diharapkan proses penyampaian dan pengembalian SPOP dan wajib pajak lebih mudah dan tepat waktu,” jelasnya.
Hilman juga mengimbau kepada pelaku usaha di bidang perhutanan, perkebunan, dan pertambangan yang berusaha di wilayah Kabupaten Banjar untuk segera memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah yang dimasukkan kedalam PBB melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah daerah.
Kepala KPP Pratama Banjarbaru, Hery Sumartono, menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banjar selama tahun 2022 kemarin sudah baik. Meski situasi ekonomi maupun geopolitik yang belum menentu, target penerimaan berhasil dilampaui. Penerimaan DBH Pajak Pemkab Banjar per 31 Desember 2022 sebesar Rp 33.491.390.20 atau meningkat 16,6 persen dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp 27,9 M.
“Hal ini secara signifikan mendongkrak pendanaan pembangunan baik di pemerintah pusat dan khususnya Pemkab Banjar yang tersebar dari DBH pajak tersebut,” ujar Hilman.
Sosialisasi eSPOP ini dihadiri oleh 16 pelaku usaha dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak di Kabupaten Banjar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerimaan pajak pusat dan daerah akan semakin meningkat dan berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Banjar dan pemerintah pusat.
