headline9.com, MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Banjar melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menggelar rapat koordinasi pelaksanaan TSP Kabupaten Banjar, Senin (21/8/2023).
Kegiatan itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Mokhamad Hilman, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansyah serta Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Santi Nurlaela.
Dalam pertemuan ini Sekda Banjar menyampaikan bahwa telah disusun draf rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar tentang pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kabupaten Banjar yang memuat pedoman pelaksanaan TSP agar lebih terarah dan efektif.
“Penyusunan Peraturan Bupati Banjar ini merupakan tindak lanjut dari perda nomor 16 tahun 2023 dan juga terkait restrukturisasi kepengurusan Forum CSR,” katanta.
Hilman menyarankan agar dilakukan invetarisasi keberadaan perusahaan yang berusaha di Kabupaten Banjar dan memasukkannya dalam forum CSR.
Dalam kesempatan itu, Ikhwansyah mengharapkan masukan dan saran dari Forum CSR untuk memastikan keselarasan Peraturan Bupati Banjar tentang pengelolaan Tanggung Jawab sosial Perusahaan dengan kebutuhan dinamika yang ada di lapangan.
Memastikan rencana program dan kegiatan yang telah disusun oleh perusahaan-perusahaan agar selaras dengan prioritas Pembangunan Daerah, sehingga kontribusi CSR tidak hanya bersifat bantuan semata, tetapi juga mendukung visi dan misi Pembangunan Kabupaten Banjar.
Selanjutnya akan dilakukan pengukuhan Forum CSR setelah kepengurusan baru terbentuk, untuk memastikan keberlanjutan dari agenda-agenda CSR yang direncanakan agar bersinergi dengan prioritas daerah.
Berikutnya akan dilaksanakan rapat teknis untuk mendiskusikan secara detail Penyusunan Peraturan Bupati Banjar dan mensinergiskan antara program prioritas Kabupaten dan rencana kerja CSR dari masing- masing perusahaan.
Sementara Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Santi Nurlaela, menginformasikan ada 214 perusahan di Kabupaten Banjar berdasarkan pada data Sistem Informasi Industri Nasional mulai dari sedang, menegah sampai kecil menjadi PR bagi pemerintah untuk menggabungkan seluruh perusahaan dalam satu forum.
Anggota rapatsaat itu terdiri atas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Kepala Cabang Bank Kalsel Martapura, Dirut PT AM Intan Banjar, Dirut PT Baramarta, Dirut PT Tanjung Alam Jaya, Direktur PT Pasar Bauntung Batuah, Direktur CV Baiman Bauntung Batuah, Direktur PTPN XIII dan Dirut BPR Martapura Banjar Sejahtera.
