Headline9.com, MARTAPURA – Rumah menjadi tempat berteduh saat hujan maupun panas, tempat berteduh saat siang atau malam, namun berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Banjar berdasarkan data sebanyak 6.990 unit di tahun 2023.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Dian Marlina saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, di tahun 2023 ini akan tengah menjalankan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) sebanyak 35 unit.
“Setiap tahun program ini kami selalu coba untuk penambahan, tahun depan Insya Allah diajukan 70 unit,” ucapnya dengan penuh percaya diri.
Dari data yang dihimpun headline9.com, pada tahun 2021 terdapat 12 unit rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki, masuk tahun 2022 sebanyak 14 unit yang telah diperbaiki. Kemudian masuk pada tahun 2023 sebanyak 35 unit rumah yang akan diperbaiki melalui program tersebut.
Program RS Rutilahu sendiri menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar, dengan sistem Kepala Desa melalu Kecamatan mengajukan kepada Dinsos P3AP2KB.
“Setelah itu baru kita lakukan perifikasi ke lapangan, apakah rumah ini layak untuk mandapatkan bantuan,” jelasnya.
Tidak sampai di sana, setelah pihaknya selesai melakukan perifikasi, berlanjut ke tahap pe-rengkingan guna mengetahui rumah mana yang lebih parah, sehingga muda untuk menentukan mana yang lebih prioritas didahulukan.
“Setelah kita dapat 35 unit yang memang rusak berat, itu yang akan kita prioritaskan mendapat bantuan,” ungkapnya.
Dian juga mengungkapkan jika SK ari Bupati Banjar dan kelengkapan lainnya terkait dengan program tersebut pihaknya sudah dikantongi oleh pihaknya.
Dalam progran RS Rutilahu di tahun 2023 ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana hanya menyediakan bahan bangunan, saat ini beralih menyediakan dana tunai sdbesar Rp20 juta rupiah per-rumah.
“Uang kita serahkan ke masyarakat, biar masyarakat yang mengelolanya,” ungkapnya.
Menghindari penyalah gunaan uang yang digelontorkan untuk Program RS Rutilahu tersebut, pihaknya melalui Tenaga Kerja Sosial (TKSK) di lapangan untuk melakukan pemantauan.
“Melalui tenaga kami atau potensi kami di lapangan, kita juga punya puskessos di lapangan,” pungkasnya.
Reporter: Mada Al Madani
Editor: Nasrullah
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.