Headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender. Upaya terbaru dilakukan dengan menggelar sesi advokasi yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Aula Bappeda lantai 3 pada Selasa (05/12/2023).
Advokasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung program pemerintah pusat terkait pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender. Fokusnya adalah memperkuat pemahaman mengenai pentingnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran.
Kepala DP2KBPMPPA Kota Banjarbaru, Sri Lailana, menjelaskan bahwa melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan adalah kunci. Ia menekankan bahwa tanggung jawab untuk perencanaan yang memperhitungkan aspek gender bukan hanya pada satu SKPD atau lapisan pemerintahan, melainkan tanggung jawab bersama untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Advokasi ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender sangat penting, oleh karena itu SKPD perlu menyusun kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender,” ujar Sri Lailana.
Sri Lailana berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas diskusi isu gender, melainkan juga menjadi awal dari implementasi tindakan konkret dalam perencanaan dan penganggaran di setiap SKPD. Ia optimis bahwa melibatkan semua pihak akan menciptakan perubahan positif, membentuk lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi seluruh warga kota Banjarbaru.
