Headline9.com, MARTAPURA – Untuk menentukan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, pemerintah daerah melakukan identifikasi dan pemetaan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas kerjasama dan perencanaan bersama dengan bagian tata pemerintahan dan TKKSD Kabupaten Banjar.
Sekda Banjar HM Hilman menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Sosialisasi Pemetaan Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, di Grand Qin Hotel, Banjarbaru pada Selasa (20/2/2024) pagi.
Hilman menjelaskan, kerjasama tersebut mengacu pada Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
“Kerjasama daerah harus dilaksanakan karena ada keterbatasan-keterbatasan yang berkaitan dengan sektor/urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan agar dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ucapnya.
Hilman mengharapkan agar perangkat daerah dapat lebih memahami tahapan pemetaan dan prosesnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan latar belakang tersebut.
Salah satu narasumber dari Kabag Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel Saiful Arifin mengajak dan mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan kerjasama daerah.
“Tahap awal dari pemetaan kerjasama daerah ini adalah dengan melakukan sosialisasi untuk mengintegrasikan pemetaan dengan Bappeda dan TKKSD Kabupaten Banjar,” tutur Saiful.
Narasumber lainnya dari Kepala Sub Direktorat Kerjasama, PPAD dan Pelayanan Umum Kemendagri Bimo Aryo Tedjo memberikan dua materi tentang kebijakan kerjasama daerah dan pemetaan potensi untuk kerjasama daerah.
Acara tersebut juga dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional lingkup Pemkab Banjar.
