Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. Pemetaan Kerjasama Daerah: Langkah Strategis Kabupaten Banjar Menuju Pembangunan

Pemetaan Kerjasama Daerah: Langkah Strategis Kabupaten Banjar Menuju Pembangunan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, MARTAPURA – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pemetaan Kerjasama Daerah (KSD), Pemerintah Kabupaten Banjar telah menginisiasi serangkaian sosialisasi kepada instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entitas pemerintahan memahami langkah-langkah dan proses yang terlibat dalam pemetaan KSD, serta peran mereka dalam kerjasama ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, menekankan pentingnya sosialisasi ini saat membuka acara di Aula Barakat, Martapura, pada Kamis pagi, 14 Juni 2024. Menurutnya, kerjasama antar daerah adalah kunci untuk mempercepat realisasi tujuan pembangunan daerah, memungkinkan pertukaran informasi dan sinergi untuk mengatasi tantangan yang ada.

BACA JUGA :  Ketua TP PKK Banjar Hadiri Harlah IPPNU ke-66

“Perencanaan yang matang adalah prasyarat untuk kerjasama yang efektif, dan itulah mengapa pemetaan KSD sangat krusial,” ujar Hilman. Ia berharap bahwa dengan pemetaan yang terstruktur, kerjasama yang dijalin akan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

R Himawan Prasetyo Wahyu Nugroho, dari Lembaga Pembangunan Strategi Berkelanjutan Yogyakarta, menjelaskan lebih lanjut bahwa sesuai dengan PP Nomor 28/2018, Kerjasama Daerah merupakan kolaborasi antar daerah, dengan pihak ketiga, atau dengan entitas pemerintahan luar negeri, yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan layanan publik yang saling menguntungkan.

BACA JUGA :  Puluhan Penambang di Kabupaten Banjar Diundang Bicarakan Masalah Tambang

Ia menambahkan bahwa terdapat dua jenis Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD): kerjasama wajib dan kerjasama sukarela, dengan objek kerjasama yang mencakup aspek pemerintahan yang berada dalam kewenangan daerah. “Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penyediaan layanan publik, tanpa bertentangan dengan hukum, moral, dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Baca Juga