Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. Terbuka Soal Anggaran Stunting, DKPP Kabupaten Banjar Siapkan Rp230 Juta…

Terbuka Soal Anggaran Stunting, DKPP Kabupaten Banjar Siapkan Rp230 Juta Untuk Dua Paket Kegiatan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, saat menjelaskan anggaran penanganan stunting, di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2024) siang.

Headline9.com, MARTAPURA – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar mengalokasikan anggaran sekitar Rp230 juta untuk mendukung gerakan pencegahan dan penanganan berpotensi tengker.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, di ruang kerjanya, pada Kamis (13/6/2024) siang.

Ia membeberkan, alokasi yang bersumber seluruhnya dari APBD ini mempunyai dua paket program yang sudah siap dijalankan pihaknya.

“Pertama adalah program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan yang kedua B2SA atau Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman,” papar dia, kepada headline9.com, sambil memperlihatkan rincian anggaran dari kegiatan tersebut.

Dia menjelaskan, selama program GEMARIKAN ini terdapat lima kegiatan di 5 lokasi selama setahun. Sasaran utamanya adalah balita dan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Selain itu, juga untuk membiasakan mereka agar gemar mengonsumsi pangan olahan dari ikan.

“Total anggaran GEMARIKAN itu mencapai sebesar Rp122 juta. Ini lebih mengedepankan makanan olahan, seperti nugget, baso, abon dan sebagainya berbahan dasar ikan. Itu kita kampanyekan, sehingga anak-anak bisa tertarik untuk mengonsumsi ikan. Nah, bahan bakunya ini kita maksimalkan dipembudidaya,” ucapnya.

BACA JUGA :  PUPR Banjar Perbaiki Titik Jalan Rusak. Khususnya Jalur Haul Guru Sekumpul

Maksud dari 5 kegiatan dan lima lokasi? Dijelaskannya, dipilih desa mana yang potensial stuntingnya tinggi dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Hal tersebut juga berdasarkan total anak dengan kondisi gizi buruk bersamaan banyaknya jumlah ibu hamil. “Balik lagi, kita terbentur anggaran tadi. Yang jelas, kita berusaha untuk dimaksimalkan itu,” papar dia.

Sedangkan B2SA, lanjut dia, adalah berfokus pada bidang ketahanan pangan. Pihaknya mendapatkan jatah untuk mengalokasikan kegiatan dukungan tersebut mencapai Rp108 juta. “Itu untuk pemberian makan anak-anak, ibu hamil dan yang terdampak gizi buruk tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Nah, dari anggaran itu kami membagi-bagikan dan jatahnya cuma satu kali sebagai contoh makanan bergizi. Diharapkan pengaplikasiannya dilaksanakan orang tua untuk anaknya begitu pula ibu hamil,” paparnya.

Dikarenakan anggaran yang tersedia tak terlalu besar. DKPP Kabupaten Banjar, tuturnya, hanya bersifat sebatas memberi dukungan atas bentuk realisasi percepatan penanganan stunting.

BACA JUGA :  Peran Vital Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa Cegah Paham Radikal

“Kalau tidak salah, porsi yang bisa disediakan sekitar 100 orang,” tambahnya.

Implementasinya, beber Sipliansyah, bakal mulai dilaksanakan usai Hari Raya Idul Adha. “Jadi, kami menyesuaikan jadwalnya dulu,” jelasnya

Dua kegiatan utama ini, sambung dia, dilaksanakan dititik risiko tinggi dan sudah terlanjur tengker (kekerdilan). Termasuk Kecamatan Aluhaluh, Sungai Tabuk, dan Kecamatan Paramasan yang kabarnya stuntingnya tertinggi. Tak menutup kemungkinan juga menjadi titik lokasi kegiatan.

“Memang Aluhaluh dan Sungai Tabuk itu juga tinggi jadi skala prioritas penanganan, tinggal dari Puskesmas mengarahkan desa mana memang naik disitu kita laksanakan. Tapi bila memungkinkan, Paramasan juga kita masukkan dua kegiatan. Kami usahakan bisa menjangkau sampai ke wilayah sana,” tutup dia.

Diketahui, dari hasil data Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Banjar menyebutkan anggaran penanganan stunting yang ditujukan untuk Dinas Ketahanan Pangan sebelumnya diklaim sekitar Rp110 juta lebih. Alokasi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah

Baca Juga