Headline9.com, MARTAPURA – Bocah berusia enam tahun, Ahmad Hilmi, berasal dari Desa Tampang Awang RT 006, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, yang mengalami cacat fisik sejak lahir dan bahkan tergolong sebagai keluarga miskin, bakal mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Noripansyah, menyebut, bahwa BPJS milik pasangan keluarga Rahmani dan Mailani itu sejak Selasa, 26 Agustus 2025, telah diaktifkan kembali. Hal itu dikarenakan, jaminan kesehatan (JKN) yang dipegang mereka ternyata lama tak aktif.
Ia mengklaim Puskesmas Tatah Makmur dan Bidan Desa telah melakukan upaya agar sekiranya, Ahmad Hilmi dapat segera mendapat penanganan medis di RSUD Ratu Zalecha (Raza) Martapura. Namun, hal tersebut justru ditolak oleh pihak keluarga lantaran terkendala persoalan biaya.
“Ternyata BPJS mereka ternyata tidak aktif. Tapi mulai hari ini, BPJS mereka sudah diaktifkan kembali dengan nomor kepesertaan 6303192103190001,” ungkapnya, Selasa (26/8/2025).
Kondisi ini menurut dia cukup mengherankan, lantaran bocah enam tahun itu justru selain menghadapi cobaan ekonomi, lantas diberikan beban tambahan yakni tak aktif jaminan kesehatan tersebut. Ahmad Hilmi, diketahui mengalami cacat seperti bibir sumbing hingga tak memiliki dua daun telinga. “Mereka kan tergolong tak mampu, tapi bagaimana bisa keluarga ini juga tak memiliki jaminan sosial. Peran Pemerintahan Desa (Pemdes) memang patut dipertanyakan, harusnya kan pemdes itu yang benar-benar proaktif,” cetusnya.
Sementara, batas kewenangan yang bisa dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Banjar hanya bisa membantu lewat jaminan kesehatan. Disisi lain, khusus untuk pendampingan biaya itu dibebankan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Biaya operasinya bisa dicover melalui BPJS. Itu sesuai dengan komitmen Universal Healt Coverage (UHC) dan selayaknya masyarakat harus dijamin. Nah, khusus biaya pendampingan itu bukan ranah kami lagi, itu lebih kepada BAZNAS dan Dinsos. Supaya bisa ditindaklanjuti, kita sudah melakukan koordinasi,” papar Noripansyah.
Ipan mengungkapkan, RSUD Ratu Zalecha Martapura tak memiliki kapasitas memadai termasuk melakukan operasi yang saat ini tengah dialami Ahmad Hilmi. Sehingga, RSUD Ulin Banjarmasin menjadi satu-satunya rujukan untuk dilaksanakannya penanganan sebagaimana mestinya dan telah dijamin melalui bantuan BPJS Kesehatan. “Karena pasien (Ahmad Hilmi) dalam keadaan sindrom. Hal ini menjadi alasan tak dapat ditangani di RSUD Ratu Zalecha Martapura,” ucap Ipan, yang juga menduduki jabatan sebagai Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) pada Dinkes Kabupaten Banjar.
Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura, Arief Rachman, memastikan bahwa Ahmad Hilmi sudah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UHC. Sehingga, dapat ditangani secara media.
Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Wahyu Akbar, menilai, jika permasalahan ini akibat kelalaian dan tak adanya perhatian dari Pemerintahan Desa (Pemdes) Tampang Awang. Apalagi, kesulitan perekonomian turut menambah beban mereka. Lebih jauh politisi Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III menyebut, kondisi itu memaksa mereka harus bertahan selama puluhan tahun tanpa mendapat bantuan.
“Saya makin prihatin setelah mengetahui didalamnya ada anak berusia 6 tahun yang tidak memiliki daun telinga dan bibirnya sumbing di tengah kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan untuk menyambung hidup sehari-hari. Saya sangat kecewa dan marah dengan kejadian ini, aparat desa seharusnya mendata dan memastikan warga teranyomi. Tak boleh ada anak kecil dengan kondisi seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa penanganan,” cetusnya, kepada awak media.
Sementara itu, Rahmani selaku orang tua Ahmad Hilmi, berharap, anaknya bisa segera dioperasi dan mempunyai pendengaran yang normal pada umumnya. Meskipun, penghasilannya jauh dari kata cukup. Dirinya bersyukur karena ada anggota DPRD Kabupaten Banjar yang masih peduli terhadap keluarga dan mertuanya yang kini berusia senja, Martinah. “Saya beberapa kali meminta tolong Pemdes, karena memang kami keluarga tidak mampu. Pikirkan saja, biaya makan sehari-hari tak tentu, apalagi biaya oprasi anak kami yang membutuhkan dana sangat besar. Namun tetap saja tidak ada tanggapan Pemdes. Alhamdulillah, ada anggota dewan dari Tatah Makmur yang langsung merespon terkait keadaan kami seperti ini,” ujar Rahmani, yang mengaku sebagai pekerja serabutan tersebut, Senin (25/8/2025) kemarin.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
