Headline9.com, MARTAPURA – Satu per satu topeng “Banjar MANIS” mulai retak. Kali ini, giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang mengendus aroma tak sedap di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar. Bukan cuma soal pengadaan barang dan jasa, tapi juga soal mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga kental dengan nuansa “kedekatan” dan “hubungan kekerabatan”.
Di bawah kepemimpinan Bupati H Saidi Mansyur dan Wabup Said Idrus Al Habsyi, Pemkab Banjar kembali menorehkan “prestasi” di tingkat nasional: rapor merah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Skor yang didapat: 66,30. Jauh merosot dibanding tahun 2023 (72,85), 2022 (68,43), dan 2021 (67,44).
Ironisnya, meski kerap bangga dengan sederet penghargaan seremonial soal pengelolaan SDM, KPK justru menempatkan Banjar dalam kategori “Rentan”. Poin terendah bahkan hanya 53,97 untuk dimensi pengelolaan SDM. Alias, jika bicara soal integritas, Banjar memang kalah telak dibanding daerah lain yang lebih serius.
Yang menarik, unsur kedekatan dengan kepala dinas, pejabat, hingga kepala daerah ikut memengaruhi penilaian. Dengan kata lain: siapa dekat, dia naik; siapa jauh, cukup jadi penonton.
Meski begitu, ada juga capaian “menggembirakan”: jual beli jabatan masuk kategori hijau dengan nilai 78,01. Hebatnya, jual beli jabatan justru lebih “aman” dibanding pengelolaan SDM secara umum. Entah karena memang tidak ada, atau karena sudah terlalu rapi dilakukan.
Kepala BKPSDM Banjar, Erny Wahdini, tidak menampik rapor merah itu. Ia berdalih, nilai buruk berasal dari opini ASN yang punya pikiran negatif. “Mungkin ASN yang mengisi survei mindset-nya saja negatif,” ujarnya, seolah menyalahkan bawahan sendiri ketimbang berbenah.
Lebih jauh, Erny mengklaim mutasi sejak 2024 sudah dilakukan secara elektronik, tanpa tatap muka, dan tanpa pungutan biaya. Bahkan, Pemkab Banjar sempat meraih predikat “baik” dari KASN. Namun, apa gunanya predikat “baik” jika di mata KPK integritasnya tetap merah?
Pertanyaannya kini sederhana: apakah indikasi nepotisme dan jual beli jabatan di Pemkab Banjar hanya kebetulan, atau memang sudah jadi tradisi turun-temurun? Publik tentu bisa menilai, apalagi dengan rapor merah yang terus berulang setiap tahun.
Di atas kertas, Pemkab Banjar boleh saja sibuk dengan jargon reformasi birokrasi dan visi MANIS (Maju, Mandiri, Agamis). Tetapi di lapangan, yang terasa justru getir: ASN masih mengeluh, publik kian skeptis, dan KPK makin curiga. Banjar memang manis, tapi cuma di brosur.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
